Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misbakhun Nilai Kinerja Tim Ekonomi Jokowi-JK Memuaskan

Kompas.com - 27/10/2015, 14:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kondisi perekonomian Indonesia saat ini dinilai masih dalam kondisi baik, bahkan memuaskan. Penilaian itu disampaikan anggota Komisi XI DPR, Misbakhun, menanggapi hasil survei Center Strategic for International Studies (CSIS), yang baru dirilis beberapa waktu lalu.

Menurut dia, berbagai indikator menunjukkan kinerja tim ekonomi pemerintahan Jokowi-JK sudah melaksanakan tugas dengan baik. Survei CSIS mencatat, 69,1 persen masyarakat tak puas dengan kinerja Jokowi-JK pada bidang ekonomi. (Baca: Survei CSIS: Publik Tak Puas Kinerja Jokowi-JK di Bidang Ekonomi)

Padahal, menurut Misbakhun, Komisi XI DPR RI menilai saat ini masih dalam situasi yang sangat bagus. Sebab, pertumbuhan ekonomi kuartal III masih di angka 4,85 persen, lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal II, yaitu 4,67 persen.

"Pertumbuhan ekonomi 4,85 persen itu terbaik nomor 5 di dunia setelah India 7,4 persen, China 6,8 persen, Vietnam 6,1 persen, dan Filipina 5,7 persen," kata Misbakhun melalui keterangan tertulisnya, Selasa (27/10/2015).

Misbakhun menambahkan, pemerintah juga sudah berhasil menekan angka inflasi hingga hanya 2,8 persen pada periode Januari-September 2015.

"Harus menjadi catatan bahwa semuanya dilakukan di tengah peninggalan situasi ekonomi yang tanpa fundamental baik oleh rezim lama. Situasi itu juga ditambah dengan keadaan ekonomi global yang melambat dan memiliki ketidakpastian yang tinggi," katanya.

Namun, lanjut dia, semua itu ternyata bisa ditangani dengan baik oleh tim ekonomi Jokowi.

"Ketahanan dan daya tahan fiskal bisa dikelola dengan baik melalui program pembangunan yang prorakyat. Ruang fiskal yang lebar diciptakan untuk memperkuat belanja modal pemerintah, membangun infrastruktur untuk mempertahankan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan," ujar politisi Partai Golkar ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com