Luhut Ingatkan Masyarakat Tak Buat Meme yang Lecehkan Jokowi

Kompas.com - 27/10/2015, 06:01 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan KOMPAS.com/Sabrina AsrilMenteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan mengingatkan masyarakat untuk tidak membuat meme atau gambar-gambar lucu yang melecehkan Presiden.

Menurut Luhut, pemerintah tak segan melakukan penindakan jika menemukan meme penghinaan terhadap Presiden yang merupakan simbol negara.

"Sekarang kamu mau enggak saya lecehkan? Enggak mau kan? Ya sudah. Kalau kamu enggak mau, saya juga enggak mau, kan begitu, apalagi presiden, presiden kan simbol negara," kata Luhut di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/10/2015).

Mulanya, ia menanggapi pertanyaan wartawan mengenai isu dibentuknya polisi internet oleh pemerintah. Luhut pun membantah adanya polisi internet yang dibentuk.

Kendati demikian, lanjut Luhut, pemerintah akan memonitor aktivitas siber dalam rangka mencegah potensi huru-hara melalui internet.

Ia mencontohkan kasus penyebar isu bahwa Presiden Joko Widodo bakal meminta maaf kepada keluarga Partai Komunis Indonesia dan Gerwani di seluruh Indonesia. Atas penyebaran isu yang dianggap meresahkan tersebut, kepolisian langsung melakukan penelusuran.

"Bisa jadi seperti itu. Kalau kamu tidak benar, memberikan rumor yang tidak benar. Kalau mau bikin berita itu berita yang punya dasarnya, jangan membuat berita tidak ada dasarnya yang membuat kegelisahan, tentu kita akan bertindak," tutur dia.

Luhut pun meminta masyarakat untuk lebih bertanggung jawab atas informasi atau pun komentar yang dipublikasikan melalui media sosial.

"Tidak asal memberikan komentar-komentar yang tiak bertanggung jawab. Kalau kau bertanggung jawab, kau juga harus siap ditindak," kata Luhut.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Nasional
Dewas KPK Akan Ungkap Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Dewas KPK Akan Ungkap Hasil Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Datangi KPU, Sekjen PDI-P Serahkan Dokumen Kepengurusan Partai untuk Syarat Pilkada

Datangi KPU, Sekjen PDI-P Serahkan Dokumen Kepengurusan Partai untuk Syarat Pilkada

Nasional
Seminggu Terakhir, Polri Catat Penurunan Angka Kriminalitas Sebesar 3,06 Persen

Seminggu Terakhir, Polri Catat Penurunan Angka Kriminalitas Sebesar 3,06 Persen

Nasional
Konsul Haji RI : Ibadah Haji 2020 Dapat Jadi Contoh Pelaksanaan Umrah

Konsul Haji RI : Ibadah Haji 2020 Dapat Jadi Contoh Pelaksanaan Umrah

Nasional
UPDATE 4 Agustus: Kasus Baru Covid-19 Tersebar 28 Provinsi, Jatim Catat Penambahan Tertinggi

UPDATE 4 Agustus: Kasus Baru Covid-19 Tersebar 28 Provinsi, Jatim Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X