CSIS: Publik Ragukan Komitmen Pemerintahan Jokowi-JK dalam Mengatasi Asap

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik, dalam survei yang diadakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), meragukan komitmen pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

Dalam survei yang dilakukan pada 14-21 Oktober 2015 itu, sebanyak 48 persen responden percaya bahwa pemerintah berkomitmen mengatasi bencana asap di sejumlah wilayah Indoensia.

Sebanyak 49,4 persen responden lainnya tidak yakin pemerintah bisa segera menyelesaikan masalah asap dan kebakaran hutan. Sisanya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

"Publik masih meragukan komitmen pemerintahan Jokowi-JK dalam mengatasi bencana asap," kata peneliti CSIS, Arya Fernandez, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Peneliti Senior CSIS J Kristiadi mengatakan, publik menaruh perhatian luas atas bencana asap ini karena mereka merasakan dampaknya secara langsung.

Mayoritas responden yang menyatakan tidak puas juga berasal dari wilayah-wilayah terdampak asap, seperti Sumatera dan Kalimantan.

Persoalan asap ini, kata dia, tidak bisa hanya diserahkan kepada daerah-daerah terdampak.

"Karena itu, pemerintah pusat harus memperjelas politik negara soal pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah harus memberi sanksi tegas pada kepala daerah yang tidak mengikuti aturan," ucap Kristiadi.

Survei CSIS ini juga mencakup masalah-masalah lain. Soal pemberantasan korupsi, misalnya, 62,6 persen responden yakin bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat posisi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebanyak 61,3 persen responden juga yakin bahwa pemerintah mendorong hubungan baik antara KPK dan kepolisian.

Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah responden sebanyak 1.183 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan multi-stage random sampling, margin of error sebesar +/- 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.