Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei CSIS: Publik Tak Puas Kinerja Jokowi-JK di Bidang Ekonomi

Kompas.com - 25/10/2015, 14:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terakhir Center Strategic and International Studies menunjukkan masih banyak publik yang tak puas dengan kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam satu tahun terakhir.

Ketidakpuasan paling besar terjadi pada bidang ekonomi. Saat ditanya mengenai penilaian secara umum terhadap fungsi DPR, sebanyak 48,2 persen responden menyatakan tidak puas. 50,6 persen menyatakan kepuasannya.

"Satu tahun pasca pilpres, publik masih terbelah dua, dan terpolarisasi. Banyak yang menyatakan puas, tapi masih banyak juga yang menyatakan tidak puas dengan pemerintahan Jokowi-JK," kata peneliti CSIS Arya Fernandez saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Saat ditanya mengenai kinerja pemerintah di bidang ekonomi, sebanyak 69,1 persen menyatakan tidak puas. Hanya 30 persen publik yang puas dengan kinerja di bidang ekonomi.

Pelemahan ekonomi yang terjadi dalam satu tahun pemerintahan, ditengarai sebagai penyebabnya.

"Walau sudah ada lima paket kebijakan ekonomi, publik masih menunggu implementasi dan hasilnya," kata dia.

Di bidang politik, 53 persen responden menyatakan tak puas dan 40 persen menyatakan puas. Di bidang hukum, 45,8 persen menyatakan tidak puas dan 51,1 persen menyatakan kepuasannya.

Kepuasan tertinggi publik ada di bidang Maritim, dengan 59,4 persen menyatakan kepuasannya. Hanya 32,8 persen yang menyatakan tidak puas. Meski tidak puas dengan kinerja Jokowi, namun publik masih menyatakan kepercayaannya kepada Jokowi-JK.

Sebanyak 79,7 persen responden masih percaya Jokowi bisa memperbaiki kinerjanya dalam empat tahun mendatang. Adapun tingkat kepercayaan terhadap JK, berada sedikit dibawah Jokowi , yakni di angka 75,2 persen.

"Tingkat kepercayaan yang masih tinggi ini seharusnya dimanfaatkan oleh Jokowi-JK untuk memperbaiki kinerjanya," ucap dia.

Survei ini dilakukan pada 14-21 Oktober 2015 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah responde adalah 1.183 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia.

Survei menggunakan multi-stage random sampling, margin of error sebesar plus minus 2,85 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com