Status Darurat Sipil Dinilai Hambat Proses Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan

Kompas.com - 24/10/2015, 14:27 WIB
Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirektur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto, saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2015).
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto menilai, pemerintah tidak perlu memberlakukan status darurat sipil dalam bencana kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Nico, status darurat sipil malah akan menghambat proses penanggulangan bencana tersebut.

Nico mengatakan hal itu karena beberapa pemerintah daerah (pemda) berstatus demisioner dan dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), misalnya karena pemilihan kepala daerah.

Padahal, jika ditentukan menjadi status darurat sipil, kendali berada di tangan pemda.

Ia mengkhawatirkan, pelaksana tugas kepala daerah tidak bisa mengelola kewenangan besar tersebut dan malah memunculkan komplikasi-komplikasi lain.

"Bagaimana mereka nanti bisa mengelola kewenangan yang besar kalau mereka sendiri hanya Plt," kata Nico saat ditemui usai acara diskusi di bilanan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2015).

Alasan kedua, menurut Nico, di banyak wilayah pemda merupakan bagian dari masalah yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan semakin parah.

Beberapa di antaranya mengeluarkan peraturan-peraturan yang memperbolehkan pembakaran hutan dan lahan atau mengobral perizinan.

"Saya kira nanti akan ada implikasi hukum yang harus dicek lagi, apakah jika melalui darurat sipil kemudian tanggung jawab korporasi dan individu terkait pembakaran ini bagaimana. Ini yang menurut saya harus diperhitungkan," tutur Nico.

Ia meminta pemerintah berhati-hati dalam penetapan status darurat sipil. Sama halnya dengan berhati-hati dalam menetapkan status bencana nasional.

"Kalau ada bencana nasional maka korporasi bisa lepas tanggung jawab sehingga yang dirugikan korban dan negara. Semua pembayar pajak juga dirugikan karena uang pajak kemudian dipakai untuk menangani tanggung jawab perusahaan," ujar dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X