Penetapan Bencana Nasional Dianggap Untungkan Pelaku Pembakaran Hutan

Kompas.com - 23/10/2015, 13:21 WIB
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2015)
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengatakan bahwa pelaku pembakaran hutan akan diuntungkan bila pemerintah menetapkan bencana asap sebagai bencana nasional.

"Ketika dicanangkan jadi bencana nasional, maka mereka bebas, tidak bertanggung jawab karena ini bencana," kata Firman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Ia berharap, tidak ada yang mendorong atau mengintervensi pemerintah untuk menetapkan peristiwa kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana nasional.

Menurut Firman, pemerintah tidak punya kesiapan matang untuk mengatasi kebakaran hutan yang terjadi berulang kali setiap tahun.

"Jangan lupa, regulasi peraturan perundang-undangan terkait kebakaran hutan dan lahan masih ada kelemahan," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI tersebut.

Pasal 69 ayat 1 huruf h pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang setiap orang untuk membakar lahan demi keperluan pembukaan lahan.

Namun, pada ayat 2 dalam pasal yang sama, pembakaran lahan diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada bagian penjelasan ayat 2, pembakaran lahan hanya boleh dilakukan atas luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal.

Lahan yang dibakar juga harus dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Firman menilai bahwa peraturan tersebut bisa menjadi celah bagi sejumlah pihak untuk melakukan pembakaran.

Menurut dia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sudah cukup mengakomodasi kelestarian hutan jika Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dicabut.

"Undang-Undang Nomor 18 itu bisa menjerat siapa pun, termasuk otak pelaku, bahkan aparat pemerintah di tingkat kabupaten/kota ataupun di tingkat bawah, kalau ada unsur pembiaran. Sanksinya cukup berat," kata Firman.

UU tersebut juga dapat menjerat para otak pelaku perusakan hutan yang terbukti bersalah, meskipun keberadaannya di luar negeri.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Nasional
UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

Nasional
UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nasional
UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Nasional
Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

Nasional
Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

Nasional
Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Nasional
Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Nasional
Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.