Menaker Akan Evaluasi Perkembangan Upah TKI di Malaysia

Kompas.com - 22/10/2015, 19:46 WIB
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMenteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2015).
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyampaikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi standar gaji tenaga kerja Indonesia di negara tujuan penempatan, termasuk di Malaysia. Kemenaker akan menuntut kenaikan upah TKI.

"Tentu ini perkembangan gaji di berbagai negara yang jadi tujuan penempatan TKI terus kita evaluasi, termasuk dengan Malaysia. Kita kan masih memproses melalui joint working group kedua negara yang salah satunya tuntutan kita adalah mengenai kenaikan gaji TKI," kata Hanif di Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Hanif menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menilai pengiriman tenaga kerja Indonesia perlu dievaluasi lagi. Menurut Kalla, pengiriman TKI ke Malaysia perlu dievaluasi karena standar gaji TKI di sana tidak jauh berbeda dengan gaji di dalam negeri. (Baca: Kalla Sebut Pengiriman TKI ke Malaysia Tidak Menarik Lagi dari Segi Upah)

"Jadi sekarang ini, gaji pembantu ada yang capai satu, dua juta, tidak ada lagi yang di bawah satu juta, jadi tidak jauh beda, hanya beda 50 persen. Jadi tidak terlalu menarik lagi dari segi upah," kata Kalla saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kementerian Tenaga Kerja di Kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Selain gajinya yang tidak berbeda jauh, TKI di Malaysia masih harus menghadapi perbedaan budaya dan jauh dari keluarga. Atas dasar itu, Kalla menilai lebih baik jika TKI tersebut bekerja di negaranya sendiri. Wapres bahkan menilai lebih baik jika porsi pengiriman tenaga kerja ke Malaysia dikurangi.

"Kecuali dia mau kasih gaji yang sama dengan negara lain yang lebih besar. Tetapi kalau gaji 700, 600 Ringgit, hanya beda Rp 1 juta dengan di Jakarta, ongkos ke sana juga lebih tinggi dari Rp 1 juta," ujar Kalla.

Diakui Kalla, sebelumnya warga negara Indonesia berbondong-bondong dikirim ke Malaysia untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Namun, menurut dia, kondisi perekonomian dalam negeri yang semakin maju kini menjadikan upah pekerja sektor rumahan meningkat.

Kalla optimistis upah pekerja sektor rumah tangga dalam negeri bisa semakin tinggi jika industri terus berkembang. Atas dasar itu, Wapres menekankan pentingnya pertumbuhan industri. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan industri mampu membuka lapangan pekerjaan lebih luas.

Di samping itu, lanjut Kalla, lapangan kerja di bidang industri bisa memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan di sektor pertanian.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X