Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/10/2015, 19:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan adanya ketidakhematan anggaran PT Pelindo II kepada Panitia Khusus Pelindo II di DPR. BPK menyerahkan kepada Pansus untuk menindak lanjuti temuan tersebut.

"Yang kami laporkan ke Pansus, apa yang kami periksa di Pelindo II. Ada beberapa hal, perencanaan, termasuk bagaimana korporasi mempertimbangkan investasi untuk kepentingan bisnis. Ketidakhematan itu sudah saya sampaikan pada Pansus," kata Anggota BPK Achsanul Qosasi usai rapat dengan Pansus Pelindo II, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Salah satu ketidakhematan itu telah diaudit dalam kasus dugaan korupsi mobile crane. Dia mengatakan, Bareskrim Mabes Polri telah meminta BPK menghitung kerugian negara dalam kasus mobile crane ini.

Dia mengaku sudah menugaskan petugas BPK untuk menghitung kerugian negara terhadap 10 mobile crane tersebut. "Kami berjanji melakukannya dengan transparan dan profesional," ujarnya.

Selain itu menurut dia, BPK sedang melakukan audit investigatif terhadap perpanjangan konsesi pengelolaan pelabuhan PT Jakarta International Container Terimnal, kepada perusahaan Hongkong, PT Hucthison Port Holding. Ada tiga hal yang jadi perhatian BPK.

Pertama, BPK akan menghitung apakah secara korporasi, Pelindo sudah menjalankan perintah pemegang saham.

Kedua, apakah Pelindo dalam menjalankan perpanjangan kontrak sudah menjalankan sesuai kaidah Undang-Undang.

Ketiga, secara ekonomis, apakah perpanjangan itu menguntungkan negara, masyarakat, dan Pelindo.

"Hal itu akan terjawab ketika pemeriksaan BPK selesai. Kami minta waktu 30 hari karena pemeriksaan sedang berjalan," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Istana Minta Warga Lapor Bawaslu jika Pejabat Pakai Fasilitas Negara Saat Kampanye

Istana Minta Warga Lapor Bawaslu jika Pejabat Pakai Fasilitas Negara Saat Kampanye

Nasional
Kampanye di GOR Ciracas, Anies: Pemilu Itu Ganti Kebijakan, Siap?

Kampanye di GOR Ciracas, Anies: Pemilu Itu Ganti Kebijakan, Siap?

Nasional
Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Hashim Singgung Pemimpin Muda Dunia

Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Hashim Singgung Pemimpin Muda Dunia

Nasional
TKN: Tetap Jadi Menhan-Wali Kota, Prabowo-Gibran Cuti Maksimal 2 Kali Seminggu

TKN: Tetap Jadi Menhan-Wali Kota, Prabowo-Gibran Cuti Maksimal 2 Kali Seminggu

Nasional
KPK Cecar Juliari Batubara Soal Dugaan Korupsi Distribusi Beras Bansos

KPK Cecar Juliari Batubara Soal Dugaan Korupsi Distribusi Beras Bansos

Nasional
Makna Simbolik Ganjar-Mahfud Pilih Aceh dan Papua Jadi Lokasi Kampanye

Makna Simbolik Ganjar-Mahfud Pilih Aceh dan Papua Jadi Lokasi Kampanye

Nasional
Prabowo Temui Jokowi di Hari Pertama Kampanye, TKN: Undangan Rapat Terbatas

Prabowo Temui Jokowi di Hari Pertama Kampanye, TKN: Undangan Rapat Terbatas

Nasional
DPT Hong Kong dan Makau Dipertimbangkan Mencoblos via Pos, KPU: Terhambat Izin Pendirian TPS

DPT Hong Kong dan Makau Dipertimbangkan Mencoblos via Pos, KPU: Terhambat Izin Pendirian TPS

Nasional
Ada Capres dan Parpol Kritik Pembangunan IKN, Istana: Janji Politik Pasti Muncul di Masa Kampanye

Ada Capres dan Parpol Kritik Pembangunan IKN, Istana: Janji Politik Pasti Muncul di Masa Kampanye

Nasional
Hari Pertama Kampanye, Prabowo Temui Jokowi di Istana Bogor

Hari Pertama Kampanye, Prabowo Temui Jokowi di Istana Bogor

Nasional
KPK Akan Kirim Pemberitahuan ke Presiden soal Wamenkumham Tersangka

KPK Akan Kirim Pemberitahuan ke Presiden soal Wamenkumham Tersangka

Nasional
Timnas Anies-Muhaimin Pertanyakan Jadwal Debat Capres yang Belum Dirilis KPU

Timnas Anies-Muhaimin Pertanyakan Jadwal Debat Capres yang Belum Dirilis KPU

Nasional
Istana Sebut Pengajuan Cuti Menteri yang Jadi Capres-Cawapres Hanya Perlu Satu Kali ke Presiden

Istana Sebut Pengajuan Cuti Menteri yang Jadi Capres-Cawapres Hanya Perlu Satu Kali ke Presiden

Nasional
Presiden hingga Menteri Boleh Ikut Kampanye Pemilu 2024, Ini Aturannya

Presiden hingga Menteri Boleh Ikut Kampanye Pemilu 2024, Ini Aturannya

Nasional
Esensial dalam Penyediaan Gas Bumi Terintegrasi, PGN Fokus Jalankan Bisnis Keberlanjutan

Esensial dalam Penyediaan Gas Bumi Terintegrasi, PGN Fokus Jalankan Bisnis Keberlanjutan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com