Kompas.com - 22/10/2015, 16:51 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang disela-sela foto bersama bupati peserta Rapat Koordinasi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). Dalam keterangan kepada wartawan, Presiden meminta proses hukum terhadap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dilakukan secara obyektif. KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang disela-sela foto bersama bupati peserta Rapat Koordinasi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). Dalam keterangan kepada wartawan, Presiden meminta proses hukum terhadap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dilakukan secara obyektif.
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat bahwa kemajuan ekonomi sedianya tidak diukur dari nilai tukar rupiah terhadap dollar AS atau indeks saham.

Menurut Kalla, kemajuan ekonomi suatu negara semestinya diukur melalui besar kecilnya tenaga kerja yang terserap.

Wapres lantas mencontohkan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang sempat terjadi.

Menurut dia, ketika itu, dollar AS melemah karena adanya target penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat yang tidak sesuai dengan harapan.

"Dia (Amerika Serikat) memproyeksikan lapangan kerja terserap baik, hanya 400.000, tetapi ternyata yang dicapai hanya 250.000, langsung turun. Jadi, ukuran kemajuan yang paling pasti itu bukan kurs atau indeks saham, melainkan lapangan kerja," kata Kalla saat menyampaikan arahannya kepada jajaran Kementerian Tenaga Kerja di Kantor Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Hadir dalam acara ini, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid.

Wapres mengatakan bahwa maju mundurnya perekonomian suatu negara bergantung pada seberapa besar lapangan kerja yang terbuka. (Baca: Jokowi: Beda dari 1998, Ekonomi Indonesia Saat Ini Banyak Diacungi Jempol)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, hanya melalui lapangan kerja, masyarakat bisa memperoleh kesejahteraan.

"Kalau orang menganggur, bagaimana mau sejahtera? Bukan kurs rupiah, kalau kurs menguat importir senang, kalau kurs melemah eksportir senang. Jadi, ada yang senang dan susah. Kalau lapangan kerja semua orang senang, maka itu kemajuan yang pasti," ujar Kalla.

Atas dasar itu, Wapres menekankan pentingnya menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan investasi di bidang industri. (Baca: Rizal Ramli: Syukur, Pemerintah Jokowi Bagi-bagi Uang...)

Ia berpendapat bahwa perkembangan industri mampu membuka lapangan kerja lebih luas. Hal ini berbeda dengan peningkatan kemajuan di bidang pertanian.

Menurut dia, kemajuan di bidang pertanian akan mendorong terjadinya intensifikasi sehingga lapangan kerja berkurang.

"Kalau pertanian berhasil artinya tenaga kerja akan menurun, orang akan intensifikasi dan orang yang bekerja di pertanian akan menurun. Kalau pertanian gagal juga akan menurun yang bekerja, akan pindah ke kota. Baik atau jelek hasilnya akan terjadi urbanisasi seperti sekarang, dibutuhkan lapangan kerja di industri," tutur Wapres.

Di samping itu, lanjut Kalla, lapangan kerja di bidang industri bisa memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan di sektor pertanian.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga mengakui adanya pelemahan ekonomi yang terjadi. Ia menyampaikan bahwa pelemahan ekonomi nasional dipengaruhi lemahnya perekonomian negara maju, seperti Amerika dan China.

Akibatnya, permintaan akan komoditas asal Indonesia pun berkurang.

"Harga juga menurun, menyebabkan indikasi-indikasi daya beli di daerah penghasil itu menurun dan menyebabkan impor daerah industri yang menjual penghasil itu turun juga," kata Kalla.

Bukan hanya itu, pelemahan ekonomi juga diperparah dengan datangnya El Nino atau gelombang panas yang mengakibatkan kebakaran hutan dan menurunnya hasil pertanian karena kekeringan.

Bencana El Nino ini, menurut Kalla, paling berdampak terhadap tenaga kerja di bidang pertanian. Kurang lebih 34 persen pekerja di Indonesia mencari nafkah pada sektor pertanian.

"Paling banyak di bidang pertanian, 34 persen, lalu perdagangan jasa dan sebagainya 22 persen, sosial dan lain-lain 16 persen, industri 13 persen. Ini artinya semua bidang harus ditingkatkan untuk memberi dampak besar terhadap tenaga kerja," papar Kalla.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.