Dengar Temuan Aliran Dana, Rapat Pansus Pelindo II Digelar Tertutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Pelindo II DPR melanjutkan rapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi di PT Pelindo II.

Rapat digelar tertutup karena PPATK hendak mengungkapkan aliran dana ke sejumlah rekening.

"Kalau bisa saya minta rapat tertutup karena ini berkaitan dengan aliran dana ke sejumlah rekening yang sifatnya rahasia," kata Kepala PPATK M Yusuf saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka yang memimpin rapat menjelaskan bahwa sesuai tata tertib, rapat Pansus memang bisa digelar tertutup jika akan membahas hal yang khusus dan spesifik. (baca: Mantan Bawahan Budi Waseso Mengaku Sempat Dihalangi Lino Saat Penggeledahan)

Namun, Rieke meminta M Yusuf untuk menjelaskan hal-hal yang umum terlebih dahulu sehingga rapat bisa digelar terbuka. Namun, dia menolak untuk memenuhi permintaan itu.

"Mohon maaf, sejak sekarang saja tertutup mencegah hal yang tidak diinginkan di kemudian hari," ucap Yusuf.

Setelah itu, Rieke pun bertanya kepada seluruh anggota pansus yang hadir. Semuanya sepakat agar rapat digelar tertutup sesuai permintaan PPATK. (baca: Pansus Pelindo II Diminta Undang Pakar Bisnis, Tak Hanya Panggil Barisan Sakit Hati)

"Sekali lagi, ini bukan permintaan pansus, tapi narasumber kita. Dengan ini rapat saya nyatakan tertutup," ucap Rieke.

Sebelumnya, Pansus sudah memanggil berbagai pihak, mulai dari Serikat Pekerja PT Jakarta Internasional Container Terminal yang menolak perpanjangan konsesi, Mantan Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso, Mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (purn) Victor Edison Simanjuntak, dan Kabareskrim Komjen Anang Iskandar. (baca: Rizal Ramli Anggap RJ Lino Sudah Sok Kuasa dan Semakin "Ngaco")

Pansus ini dibentuk untuk mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi di Pelindo II, mulai dari pengadaan mobile crane hingga perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan kepada perusahaan asing, PT Hucthison Port Holding.