Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/10/2015, 10:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Nasdem Lutfi Andy Mutty berharap Presiden Joko Widodo lebih berhati-hati jika ingin melakukan reshuffle kabinet jilid II. Jika reshuffle dilakukan tanpa pertimbangan matang dan hanya untuk mengakomodasi kepentingan Partai Amanat Nasional yang baru bergabung ke pemerintah, dikhawatirkan hal itu akan merusak hubungan antarpartai dalam Koalisi Indonesia Hebat.

“PAN kan baru-baru saja masuk kabinet, kalau kemudian di tengah jalan dikasih jatah kursi menteri, apa partai yang lain enggak marah? Partai-partai lainnya dalam KIH sudah 'berdarah-darah' lho memenangkan Jokowi-JK,” kata Lutfi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Lutfi pun mempertanyakan sikap PAN yang sudah menyodorkan lima nama calon menteri kepada Presiden. Menurut dia, sikap tersebut sudah melanggar komitmen awal KIH yang hendak mendukung Jokowi-JK tanpa syarat.

”Kalau seperti ini, apakah masih bisa disebut koalisi tanpa syarat?” ujar Ketua Kelompok Fraksi Nasdem ini.

Selain memengaruhi internal koalisi, Lutfi khawatir sikap PAN ini akan memengaruhi persepsi publik terhadap dinamika internal kabinet. Publik akan menilai Presiden inkonsisten dengan keputusannya untuk tidak bagi-bagi kursi. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. 

Akan tetapi, Lutfi menilai, reshuffle seharusnya menjadi evaluasi Presiden terhadap kinerja para pembantunya yang dianggap tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Soal Maksud Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Budi Arie: Kita Perlu Persatuan

Nasional
MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

MER-C Indonesia Kirim 11 Relawan Medis ke Gaza

Nasional
Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Projo Bilang Kaesang dan Erina Tak Maju Pilkada 2024

Nasional
Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Dapat Restu Jokowi, Sekretaris Pribadi Iriana Maju Pilwalkot Bogor 2024

Nasional
Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Rapat dengan DPR, Risma Dicecar soal Banjir Bansos Jelang Pencoblosan

Nasional
Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Tiga Anak Mantan Presiden Raup Suara Besar di Pileg: Trah Soekarno, Soeharto, dan SBY

Nasional
Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Menkominfo Klaim Situasi Media Sosial Usai Pemilu 2024 Lebih Baik ketimbang 2019

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Hasil Rekapitulasi KPU: Prabowo-Gibran Menang di Maluku

Nasional
Kemenkominfo 'Take Down' 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Kemenkominfo "Take Down" 1.971 Berita Hoaks Terkait Pemilu 2024

Nasional
Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Menko Polhukam: Pengumuman Hasil Pemilu 2024 Masih Sesuai Rencana, 20 Maret

Nasional
Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com