DPR Diminta Perjelas Tujuan Pembentukan Pansus Asap

Kompas.com - 22/10/2015, 09:52 WIB
Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak terlihat dari pantauan udara (21/10/2015) KOMPAS.com/YOHANES KURNIA IRAWANKabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak terlihat dari pantauan udara (21/10/2015)
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperjelas tujuan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait peristiwa kabut asap yang terjadi selama beberapa bulan terakhir di beberapa provinsi Indonesia.

"Akan tidak efektif kalau pembentukan pansus hanya dilihat dari penanganannya saja," ujar Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan, di Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Menurut Abetnego, kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap parah merupakan puncak gunung es persoalan tata guna lahan di Indonesia. Menurut dia, persoalan ini yang seharusnya menjadi perhatian dan dijadikan tujuan terbentuknya pansus di DPR. 

"Harus diperhatikan, misalnya, sejauh mana perbaikan dan penegakan hukum lingkungan kita dan bagaimana perindungan terhadap kawasan-kawasan gambut," kata Abetnego.

Sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Gerindra Sutan Adil Hendra mengusulkan agar DPR RI membentuk pansus terkait kabut asap yang selalu terjadi setiap tahun.

"Pemerintah harus segera menetapkan ini sebagai bencana nasional dan DPR membuat Pansus karena pemerintah melakukan pembiaran terhadap bencana asap," kata Sutan, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Belum ditetapkan sebagai bencana nasional

Sementara itu, terkait desakan agar pemerintah menetapkan kabut asap sebagai bencana nasional, Abetnego menilai, hal itu tidak perlu terburu-buru dilakukan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan.

"Jangan sampai penetapan status bencana nasional bisa melepaskan kewajiban hukum bagi para pelaku pembakaran hutan," kata Abetnego.

Dia menambahkan, bencana nasional bisa digaungkan ketika pemerintah daerah "kolaps" dan tidak lagi dapat melakukan apa-apa. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mengawasi pemerintah daerah agar bekerja keras menangani asap di wilayahnya. 

"Bisa dipaksa melalui Kementerian Dalam Negeri, misalnya. Ingatkan pemda bahwa mereka akan punya masalah jika tidak bisa membereskan masalah ini," ujar dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Rupiah dan Dollar AS Saat Geledah Rumdin Bupati Lampung Utara

KPK Sita Rupiah dan Dollar AS Saat Geledah Rumdin Bupati Lampung Utara

Nasional
[POPULER NASIONAL} Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

[POPULER NASIONAL} Cerita Kalla Pidato Tanpa Teks | Temuan Potensi Penipuan BPJS Kesehatan

Nasional
Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Setelah Penusukan Wiranto, Luhut Panjaitan Tak Takut Temui Masyarakat

Nasional
[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

[POPULER SEPEKAN] Wiranto Ditusuk di Banten | Sikap Arteria Dahlan ke Emil Salim

Nasional
Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan Wiranto

Nasional
Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Nasdem dan Gerindra Sepakat Amandemen UUD 1945 Secara Menyeluruh

Nasional
Tiba-tiba Prabowo Potong Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya soal Gerindra Jadi Oposisi atau Ikut Pemerintah

Tiba-tiba Prabowo Potong Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya soal Gerindra Jadi Oposisi atau Ikut Pemerintah

Nasional
Bertemu Prabowo, Surya Paloh Bantah Bahas Menteri

Bertemu Prabowo, Surya Paloh Bantah Bahas Menteri

Nasional
Prabowo: Saya dan Surya Paloh Bersahabat, Kadang Berseberangan

Prabowo: Saya dan Surya Paloh Bersahabat, Kadang Berseberangan

Nasional
Strategi Menyelamatkan Pancasila

Strategi Menyelamatkan Pancasila

Nasional
Surya Paloh: Tak Masalah Gerindra Masuk Koalisi Pemerintahan

Surya Paloh: Tak Masalah Gerindra Masuk Koalisi Pemerintahan

Nasional
Minggu Sore hingga Malam, Sejumlah Pejabat Bergantian Jenguk Wiranto

Minggu Sore hingga Malam, Sejumlah Pejabat Bergantian Jenguk Wiranto

Nasional
Prabowo Temui Surya Paloh, Bahas Agenda Politik Pascapemilu

Prabowo Temui Surya Paloh, Bahas Agenda Politik Pascapemilu

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh, Ngobrol Santai Sambil Bersantap Satu Meja

Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh, Ngobrol Santai Sambil Bersantap Satu Meja

Nasional
Rencana Pemerintah Terbitkan Inpres Sanksi Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak Berpotensi Malaadministrasi

Rencana Pemerintah Terbitkan Inpres Sanksi Peserta BPJS Kesehatan yang Menunggak Berpotensi Malaadministrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X