Pengesahan RAPBN 2016 Ditunda, Ketua DPR Pastikan Tak Ada Masalah

Kompas.com - 21/10/2015, 20:59 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Irman Gusman, dan Ketua DPR Setya Novanto, mengikuti Sidang Tahunan MPR 2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2015). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato Presiden Joko Widodo mengenai laporan pertanggungjawaban kinerja lembaga-lembaga negara. TRIBUNNEWS / HERUDINPresiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Irman Gusman, dan Ketua DPR Setya Novanto, mengikuti Sidang Tahunan MPR 2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2015). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato Presiden Joko Widodo mengenai laporan pertanggungjawaban kinerja lembaga-lembaga negara.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto memastikan penundaan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 sudah dikomunikasikan dengan pemerintah. Dia meyakini, penundaan pengesahan itu tidak akan menjadi masalah.

DPR sebelumnya menargetkan pengesahan RAPBN 2016 dilakukan pada Kamis (22/10/2015) besok sebelum perjalanan dinas Presiden ke Amerika Serikat. Namun DPR menunda hingga 30 Oktober, sebelum masa reses.

"Kita sudah putuskan tanggal 30 Oktober, dan Presiden sudah komunikasi dengan saya langsung, sudah disampaikan," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Novanto mengatakan, penundaan ini dilakukan karena dalam pembahasan antara pemerintah dan komisi di DPR, masih ada sejumlah anggaran yang harus diharmonisasi dan disesuaikan.

Dia memastikan penundaan ini tidak ada hubungannya dengan penangkapan Anggota Komisi VII DPR RI, Dewie Yasin Limpo, yang diduga menerima sejumlah uang dari pengusaha terkait pembahasan RAPBN 2016. (Baca: Kasus Dewie Yasin Limpo Diduga Terkait Pembahasan APBN 2016 untuk Proyek Ratusan Miliar)

"Namun dalam APBN ini kita minta kepada anggota yang berkaitan dengan banggar, komisi-komisi, harus lebih berhati-hati jangan sampai tergiur dengan adanya permintaan dari pihak siapapun," ucap politisi Partai Golkar ini.

Jika nantinya pembahasan RAPBN 2016 ini memang berlangsung alot dan tak selesai hingga waktu yang ditentukan, maka pemerintah harus menggunakan APBN 2015.

"Tapi kita yakin DPR dan pemerintah ingin ini diselesaikan sebaik-baiknya dengan sesuai aturan dan kaedah yang konstruktif," ucap dia. (Baca: Banggar Tunda Pengesahan RAPBN 2016)

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Nasional
MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

Nasional
80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

Nasional
Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Nasional
IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
Kasus Korupsi di Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda sebagai Saksi

Kasus Korupsi di Pemkab Lampung Selatan, KPK Panggil Sekda sebagai Saksi

Nasional
Wapres Nilai Banyak Orang Terjebak Publisitas dan Pencitraan Diri

Wapres Nilai Banyak Orang Terjebak Publisitas dan Pencitraan Diri

Nasional
Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Direktur Keuangan Waskita Karya

Kasus Proyek Fiktif, KPK Panggil Direktur Keuangan Waskita Karya

Nasional
Ma'ruf Minta Pendakwah Ikuti Cara Mbah Hamid yang Tak Berwajah Garang

Ma'ruf Minta Pendakwah Ikuti Cara Mbah Hamid yang Tak Berwajah Garang

Nasional
Dapat Rapor Merah dari FSGI, Ini Tanggapan Kemendikbud

Dapat Rapor Merah dari FSGI, Ini Tanggapan Kemendikbud

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X