Pengesahan RAPBN 2016 Ditunda, Ketua DPR Pastikan Tak Ada Masalah - Kompas.com

Pengesahan RAPBN 2016 Ditunda, Ketua DPR Pastikan Tak Ada Masalah

Kompas.com - 21/10/2015, 20:59 WIB
TRIBUNNEWS / HERUDIN Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Irman Gusman, dan Ketua DPR Setya Novanto, mengikuti Sidang Tahunan MPR 2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2015). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato Presiden Joko Widodo mengenai laporan pertanggungjawaban kinerja lembaga-lembaga negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto memastikan penundaan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 sudah dikomunikasikan dengan pemerintah. Dia meyakini, penundaan pengesahan itu tidak akan menjadi masalah.

DPR sebelumnya menargetkan pengesahan RAPBN 2016 dilakukan pada Kamis (22/10/2015) besok sebelum perjalanan dinas Presiden ke Amerika Serikat. Namun DPR menunda hingga 30 Oktober, sebelum masa reses.

"Kita sudah putuskan tanggal 30 Oktober, dan Presiden sudah komunikasi dengan saya langsung, sudah disampaikan," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Novanto mengatakan, penundaan ini dilakukan karena dalam pembahasan antara pemerintah dan komisi di DPR, masih ada sejumlah anggaran yang harus diharmonisasi dan disesuaikan.

Dia memastikan penundaan ini tidak ada hubungannya dengan penangkapan Anggota Komisi VII DPR RI, Dewie Yasin Limpo, yang diduga menerima sejumlah uang dari pengusaha terkait pembahasan RAPBN 2016. (Baca: Kasus Dewie Yasin Limpo Diduga Terkait Pembahasan APBN 2016 untuk Proyek Ratusan Miliar)

"Namun dalam APBN ini kita minta kepada anggota yang berkaitan dengan banggar, komisi-komisi, harus lebih berhati-hati jangan sampai tergiur dengan adanya permintaan dari pihak siapapun," ucap politisi Partai Golkar ini.

Jika nantinya pembahasan RAPBN 2016 ini memang berlangsung alot dan tak selesai hingga waktu yang ditentukan, maka pemerintah harus menggunakan APBN 2015.

"Tapi kita yakin DPR dan pemerintah ingin ini diselesaikan sebaik-baiknya dengan sesuai aturan dan kaedah yang konstruktif," ucap dia. (Baca: Banggar Tunda Pengesahan RAPBN 2016)


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorFidel Ali

Close Ads X