Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/10/2015, 19:32 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino berencana melaporkan dugaan pencurian dokumen milik PT Pelindo II ke Bareskrim Polri. Hal itu disampaikan salah satu anggota tim kuasa hukumnya, Rudi Kabunang.

"Pihak Pelindo merasa ada dokumen keluar tanpa sepengetahuan. Sejauh ini, kami mengetahui dokumen itu dipegang oleh MP. Kami akan melapor ke Bareskrim dalam satu atau dua hari ke depan," ujar Rudi saat ditemui di Kompleks Mabes Polri, Rabu (21/10/2015).

Saat ditanya siapa seseorang berinisial MP yang dimaksud, Rudi enggan menjawabnya. Namun, ketika wartawan menebak apakah MP yang dimaksud adalah salah satu anggota DPR RI, Rudi mengangguk.

Menurut Rudi, selama laporan belum resmi dibuat, ia belum bersedia menyebut pihak yang akan jadi terlapor.

Rudi mengatakan, dokumen yang diduga dicuri adalah dokumen peminjaman aset PT Pelindo II berupa perabotan rumah kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurut Rudi, Lino memang meminjamkan aset perusahaannya ke salah satu rumah milik Kementerian BUMN.

"Yang harus ditegaskan, peminjaman itu tercatat di Pelindo. Artinya, peminjaman itu sudah sesuai prosedur, bukan gratifikasi seperti yang disebut-sebut di media," ujar Rudi.

Dalam laporannya nanti, pihak Lino akan mencantumkan Pasal 220 KUHP terhadap pelapor. Pasal itu mengatur sanksi pidana bagi seseorang yang mengadukan suatu tindak pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan.

"Artinya, sesuatu yang masih dalam kategori diduga belum tentu benar, namun sudah diumbar ke media massa dan dilaporkan ke penegak hukum sehingga seolah-olah itu benar-benar terjadi. Ini sudah masuk unsur Pasal 220," ujar Rudi.

Sebelumnya, Lino sempat melaporkan anggota DPR RI, Masinton Pasaribu, ke Bareskrim Polri. Lino melaporkan Masinton dengan tuduhan pencemaran nama baiknya. (Baca: RJ Lino Laporkan Balik Masinton ke Polisi)

Dugaan pencemaran nama baik yang dimaksud adalah pernyataan Masinton yang menyebut Lino memberikan gratifikasi kepada Menteri BUMN Rini Soemarno.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pancasila dan Hilirisasi Ideologi

Pancasila dan Hilirisasi Ideologi

Nasional
KPK Setor Uang Rampasan Perkara Korupsi Bangkalan Rp 5 M ke Negara

KPK Setor Uang Rampasan Perkara Korupsi Bangkalan Rp 5 M ke Negara

Nasional
Tim Pemenangan Anies-Cak Imin Resmi Dibentuk, Diberi Nama Baja Amin

Tim Pemenangan Anies-Cak Imin Resmi Dibentuk, Diberi Nama Baja Amin

Nasional
TNI AL dan Angkatan Laut Perancis Godok Rencana Latihan Bersama

TNI AL dan Angkatan Laut Perancis Godok Rencana Latihan Bersama

Nasional
Pertamina Dukung Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan UMKM melalui Energi Terbarukan PLTS

Pertamina Dukung Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan UMKM melalui Energi Terbarukan PLTS

Nasional
Tinjau Pembangunan Istana Presiden di IKN, Jokowi: Masih Sesuai Target

Tinjau Pembangunan Istana Presiden di IKN, Jokowi: Masih Sesuai Target

Nasional
Eks Kepala BAIS Ungkap Isi Laporan Intelijen 'Daleman' Parpol yang Dipegang Jokowi

Eks Kepala BAIS Ungkap Isi Laporan Intelijen "Daleman" Parpol yang Dipegang Jokowi

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Makin Banyak Pemilih yang Sudah Tentukan Pilihan Parpol

Survei Litbang "Kompas": Makin Banyak Pemilih yang Sudah Tentukan Pilihan Parpol

Nasional
KPK Dalami Kedekatan Windy Idol dengan Tersangka Hasbi Hasan

KPK Dalami Kedekatan Windy Idol dengan Tersangka Hasbi Hasan

Nasional
Danpuspom Pastikan Tak Ada Personel TNI Jadi Beking Lahan di Pulaul Rempang

Danpuspom Pastikan Tak Ada Personel TNI Jadi Beking Lahan di Pulaul Rempang

Nasional
DKPP Diminta Berhentikan Seluruh Anggota KPU, Buntut Isu Keterwakilan Caleg Perempuan

DKPP Diminta Berhentikan Seluruh Anggota KPU, Buntut Isu Keterwakilan Caleg Perempuan

Nasional
Bikin Aturan yang Ancam Keterwakilan Perempuan di Parlemen, 7 Anggota KPU RI Disidang DKPP

Bikin Aturan yang Ancam Keterwakilan Perempuan di Parlemen, 7 Anggota KPU RI Disidang DKPP

Nasional
Jokowi Dapat Data Intelijen soal Arah Parpol, Eks Kepala BAIS: Kok Diributkan? Cabai Keriting di Pasar Pun Kita Laporkan

Jokowi Dapat Data Intelijen soal Arah Parpol, Eks Kepala BAIS: Kok Diributkan? Cabai Keriting di Pasar Pun Kita Laporkan

Nasional
Bermodal SBY Putra Pacitan, Koalisi Prabowo Yakin Menang di Jawa Timur

Bermodal SBY Putra Pacitan, Koalisi Prabowo Yakin Menang di Jawa Timur

Nasional
Gerindra Sebut Nama Cawapres Prabowo Bisa Saja Belum Pernah Dimunculkan ke Publik

Gerindra Sebut Nama Cawapres Prabowo Bisa Saja Belum Pernah Dimunculkan ke Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com