Ketua DPR Minta Anggota Dewan Tak Mudah Tergiur Permintaan

Kompas.com - 21/10/2015, 17:43 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto meninggalkan Wisma Negara setelah menemui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Setya menemui Luhut untuk mengantarkan surat keputusan Sidang Paripurna DPR RI yang menyetujui pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan yang tengah ditetapkan tersangka oleh KPK, untuk menjadi Kapolri. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua DPR RI Setya Novanto meninggalkan Wisma Negara setelah menemui Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan, Jakarta, Kamis (15/1/2015). Setya menemui Luhut untuk mengantarkan surat keputusan Sidang Paripurna DPR RI yang menyetujui pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan yang tengah ditetapkan tersangka oleh KPK, untuk menjadi Kapolri.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto meminta agar seluruh anggota DPR tidak mudah tergiur suatu pemberian pihak lain. Dengan begitu, marwah DPR sebagai lembaga negara bisa tetap terjaga.

"Dalam pembahasan APBN kita minta kepada anggota yang berkaitan dengan Banggar (badan anggaran), komisi-komisi, harus lebih berhati-hati jangan sampai mudah tergiur dengan adanya permintaan dari pihak siapapun dan harus dihindari supaya tidak terjadi lagi yang menyesatkan anggota ini," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Hal tersebut disampaikan Novanto menanggapi adanya tiga anggota DPR periode 2014-2019 yang terjerat kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK menangkap tangan Anggota Fraksi Hanura Dewie Yasin Limpo dengan sangkaan menerima gratifikasi terkait proyek pembangkit listrik tenaga hidro di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua,. (baca: Ini Kronologi Penangkapan Dewie Yasin Limpo dkk)

Sebelumnya, KPK menjerat Anggota Fraksi PDI-P Adriansyah dan Anggota Fraksi Nasdem Patrice Rio Capella.

Novanto mengakui, rentetan kejadian itu pasti memengaruhi citra DPR secara kelembagaan. Namun, Novanto menegaskan korupsi tersebut adalah perbuatan individu dan berharap tidak kembali dilakukan oleh anggota lainnya.

Novanto pun memastikan DPR tidak akan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. (baca: "Sudah 82 Politisi Dijerat, Barangkali Alasan Banyak Parpol Ingin KPK Bubar...")

"Dengan kejadian-kejadian ini, tentu kita serahkan kebijaksanaan kepada KPK untuk mengusut lebih jauh dan kita dukung supremasi hukum dilaksanakan," ucap politisi Partai Golkar itu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X