Kompas.com - 21/10/2015, 17:13 WIB
Ilustrasi anak KompasIlustrasi anak
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Kriminolog sekaligus pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menilai, hukuman baru bagi pelaku kejahatan seksual anak, yakni dengan disuntikkan hormon perempuan, tak akan efektif.

"Mengapa (pelaku kejahatan seksual pada anak) tidak dihukum mati saja?" ujar Reza, Rabu (21/10/2015).

Reza menilai bahwa rangsangan seksual pelaku terhadap korbannya, yakni anak-anak, bukan hanya disebabkan sebatas hormon saja, melainkan juga faktor fantasi. 'Predator anak' yang sudah 'lumpuh' hormon seksualnya, sebut Reza, bisa menggunakan cara lain untuk tetap menjaga fantasinya. Misalnya mendorong orang lain untuk membantu menyalurkannya hasrat seksual.

"Apalagi hormon testoteron (hormon yang ada pada laki-laki) artifisial sangat bisa dibeli umum," ujar Reza.

Jika keberadaan 'predator anak' ini masih bisa eksis dengan cara-cara demikian, lanjut Reza, artinya pemerintah sia-sia membuang-buang APBN hanya untuk 'merawat' 'predator anak'.

"Apa rela? Tidak kan? Selain itu metode injeksi itu memunculkan efek samping kesehatan bagi pelaku. Apa rela juga Kartu Indonesia Sehat (KIS) pemerintah dibiarkan untuk membiayai itu?" lanjut dia. (Baca: Setuju Kebiri untuk Paedofil, Presiden Jokowi Akan Terbitkan Perppu)

Reza menganggap harus ada hukuman yang benar-benar membuat jera pelaku. Hukuman mati, menurut Reza, merupakan hukuman yang mampu membuat 'shock therapy' bagi 'predator anak' yang masih berkeliaran.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan draf Perppu yang mengatur soal hukuman menyuntikan hormon perempuan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. (Baca: Jaksa Agung: Pelaku Kejahatan Seksual Akan Disuntik Hormon Perempuan)

Penambahan hukuman ini juga didukung oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Bahkan, KPAI melalui siaran persya menyebut bahwa Presiden Joko Widodo menyetujui aturan baru tersebut. Namun hingga saat ini Jokowi belum berkomentar langsung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.