Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan RB Anggap Wajar Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Setahun Jokowi-JK

Kompas.com - 21/10/2015, 15:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menilai bahwa ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah hal wajar. Ia menilai, satu tahun masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan tentang kinerja pemerintahan.

"Saya rasa wajar saja ada publik yang tidak puas. Ketidakpuasan ini kan kadang-kadang apa yang dikerjakan dan hasil yang dicapai belum sesuai dengan harapan yang begitu besar," tutur Yuddy di kantornya, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Yuddy mengambil contoh ketidakpuasan masyarakat pada nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terus tinggi. Menurut dia, saat ini negara masih dikuasai ekonomi global yang efeknya berdampak pada semua negara.

Selain itu, ia juga menilai kondisi perekonomian saat ini dipengaruhi kompetisi perdagangan antarkawasan dan kebijakan fiskal negara adidaya.

"Lalu kita ingin memperkuat rupiah secara drastis, kan tidak mungkin," kata Yuddy.

Bandingkan dengan AS

Yuddy menambahkan, dari 200 juta lebih rakyat Indonesia, hanya beberapa persen yang paham betul mengenai ekonomi. Sedangkan sisanya hanya memberikan penilaian berdasarkan apa yang nyata dilihat, didengar, dan dirasakan.

Selain masa pemerintahan yang baru satu tahun, Yuddy juga menilai masyarakat mematok harapan terlalu tinggi tehadap pemerintah. Dengan demikian, pada kondisi-kondisi tertentu ketika pemerintah tidak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat, maka akan dinilai gagal dan tidak memuaskan.

"Di Amerika Serikat saja, hampir semua presiden yang populer sekalipun, semuanya pada tahun pertama tingkat kepuasan publiknya drop," ujar Yuddy.

Ia menilai, angka tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang sekitar 48 persen masih lebih baik dari Amerika Serikat yang tingkat kepuasan publiknya sempat drop di bawah angka 40 persen.

"Jadi, setahun ini menurut saya sesuatu yang lumrah kalau capaian pemerintah belum sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat karena ekspektasinya jauh lebih tinggi. Nanti kalau sudah jalan dua tahun bolehlah dimaki-maki," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

GASPOL! Hari Ini: Bela Gibran, Yusril Incar Jabatan?

Nasional
Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Jokowi dan Ma'ruf Amin jadi Saksi Nikah Putri Bamsoet

Nasional
Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Muhaimin Sebut Kader PKB Mulai Pendekatan ke Sejumlah Tokoh untuk Pilkada 2024

Nasional
Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Soal Pilkada Sumut, Muhaimin Bilang Belum Ada yang Mendaftar ke PKB

Nasional
PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Dirut Jasa Raharja Hadiri Penutupan Posko Angkutan Mudik Lebaran Terpadu oleh Menhub 

Nasional
Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Sambangi Kediaman Muhaimin Menjelang Putusan MK, Anies: Ini Tradisi Lebaran...

Nasional
Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Muhaimin Belum Punya Rencana Bertemu Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Muhaimin Bilang Anies Belum Punya Niat Kembali Berkontestasi di Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com