Menpan RB Anggap Wajar Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Setahun Jokowi-JK

Kompas.com - 21/10/2015, 15:35 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat ditemui di Kantor Kemenpanrb Jl.Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat ditemui di Kantor Kemenpanrb Jl.Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2015)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menilai bahwa ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah hal wajar. Ia menilai, satu tahun masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan tentang kinerja pemerintahan.

"Saya rasa wajar saja ada publik yang tidak puas. Ketidakpuasan ini kan kadang-kadang apa yang dikerjakan dan hasil yang dicapai belum sesuai dengan harapan yang begitu besar," tutur Yuddy di kantornya, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Yuddy mengambil contoh ketidakpuasan masyarakat pada nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terus tinggi. Menurut dia, saat ini negara masih dikuasai ekonomi global yang efeknya berdampak pada semua negara.

Selain itu, ia juga menilai kondisi perekonomian saat ini dipengaruhi kompetisi perdagangan antarkawasan dan kebijakan fiskal negara adidaya.

"Lalu kita ingin memperkuat rupiah secara drastis, kan tidak mungkin," kata Yuddy.

Bandingkan dengan AS

Yuddy menambahkan, dari 200 juta lebih rakyat Indonesia, hanya beberapa persen yang paham betul mengenai ekonomi. Sedangkan sisanya hanya memberikan penilaian berdasarkan apa yang nyata dilihat, didengar, dan dirasakan.

Selain masa pemerintahan yang baru satu tahun, Yuddy juga menilai masyarakat mematok harapan terlalu tinggi tehadap pemerintah. Dengan demikian, pada kondisi-kondisi tertentu ketika pemerintah tidak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat, maka akan dinilai gagal dan tidak memuaskan.

"Di Amerika Serikat saja, hampir semua presiden yang populer sekalipun, semuanya pada tahun pertama tingkat kepuasan publiknya drop," ujar Yuddy.

Ia menilai, angka tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang sekitar 48 persen masih lebih baik dari Amerika Serikat yang tingkat kepuasan publiknya sempat drop di bawah angka 40 persen.

"Jadi, setahun ini menurut saya sesuatu yang lumrah kalau capaian pemerintah belum sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat karena ekspektasinya jauh lebih tinggi. Nanti kalau sudah jalan dua tahun bolehlah dimaki-maki," ucap dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X