Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/10/2015, 15:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menilai bahwa ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah hal wajar. Ia menilai, satu tahun masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan tentang kinerja pemerintahan.

"Saya rasa wajar saja ada publik yang tidak puas. Ketidakpuasan ini kan kadang-kadang apa yang dikerjakan dan hasil yang dicapai belum sesuai dengan harapan yang begitu besar," tutur Yuddy di kantornya, Jakarta, Rabu (21/10/2015).

Yuddy mengambil contoh ketidakpuasan masyarakat pada nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terus tinggi. Menurut dia, saat ini negara masih dikuasai ekonomi global yang efeknya berdampak pada semua negara.

Selain itu, ia juga menilai kondisi perekonomian saat ini dipengaruhi kompetisi perdagangan antarkawasan dan kebijakan fiskal negara adidaya.

"Lalu kita ingin memperkuat rupiah secara drastis, kan tidak mungkin," kata Yuddy.

Bandingkan dengan AS

Yuddy menambahkan, dari 200 juta lebih rakyat Indonesia, hanya beberapa persen yang paham betul mengenai ekonomi. Sedangkan sisanya hanya memberikan penilaian berdasarkan apa yang nyata dilihat, didengar, dan dirasakan.

Selain masa pemerintahan yang baru satu tahun, Yuddy juga menilai masyarakat mematok harapan terlalu tinggi tehadap pemerintah. Dengan demikian, pada kondisi-kondisi tertentu ketika pemerintah tidak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat, maka akan dinilai gagal dan tidak memuaskan.

"Di Amerika Serikat saja, hampir semua presiden yang populer sekalipun, semuanya pada tahun pertama tingkat kepuasan publiknya drop," ujar Yuddy.

Ia menilai, angka tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK yang sekitar 48 persen masih lebih baik dari Amerika Serikat yang tingkat kepuasan publiknya sempat drop di bawah angka 40 persen.

"Jadi, setahun ini menurut saya sesuatu yang lumrah kalau capaian pemerintah belum sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat karena ekspektasinya jauh lebih tinggi. Nanti kalau sudah jalan dua tahun bolehlah dimaki-maki," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com