Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Akui Produktivitas Pemerintahan Masih Perlu Diperbaiki

Kompas.com - 20/10/2015, 18:51 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa produktivitas pemerintah di bidang perekonomian masih perlu diperbaiki. Kalla menyadari bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tidak selamanya mampu memuaskan semua pihak.

"Parameternya kan ada, pertumbuhannya bagaimana, ya kita tahu bahwa bagaimana pertumbuhannya tidak sesuai apa yang kita rencanakan," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Selain pertumbuhan ekonomi, Kalla menyebutkan sejumlah indikator lain kinerja pemerintah di bidang ekonomi seperti besaran ekspor-impor, peningkatan industri penanaman modal, serta harga bahan makanan.

"Itu kan ukuran-ukuran semuanya, ada yang baik, ada yang kurang," sambung Kalla.

Wapres juga mengklaim sejumlah keberhasilan yang dicapai pemerintah selama setahun ini. Terkait bidang politik, menurut dia, pemerintah berhasil menciptakan iklim politik yang stabil. Demikian juga dengan situasi keamanan yang diklaim Kalla relatif baik. (baca: Setahun Memimpin, Jokowi Sebut Ini Tahun yang Pahit)

"Kalau kita bicara tentang keamanan, relatif baik, tidak seperti dibandingkan dengan banyak negara. Sosial juga saya kira, ya mungkin ada letupan-letupan satu, dua, tetapi umumnya itu berjalan baik, tenanglah umumnya," ujar Kalla.

Hanya, Kalla mengakui bahwa situasi ekonomi dalam negeri tidak semulus bidang lainnya. Hal ini tidak terlepas dari pelemahan perekonomian global yang terjadi. Untuk itu, lanjut dia, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mendorong perdagangan.

Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia, terdapat 48,63 persen responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Responden yang menyatakan puas sekitar 45 persen. (Baca: Survei Poltracking: 48,6 Persen Responden Tak Puas Kinerja Jokowi)

Ketidakpuasan responden mengacu pada gagalnya pemerintah menjaga stabilitas rupiah (68,84 persen), gagal menjaga stabilitas harga sembako (68,63 persen), gagal mengurangi pengangguran (63,37 persen), dan belum berhasil mengurangi kemiskinan (61,26 persen).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com