“Berdasarkan mapping kami, ada enam kementerian atau lembaga yang kami support soal penyerapan anggaran, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.” ujar Direktur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen Aditya Warwan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Aditya mengatakan, dipilihnya enam kementerian dan lembaga tersebut karena tingkat penyerapan yang rendah. TP4 telah berkoordinasi dengan enam kementerian tersebut. Ia mengklaim menteri-menteri antusias mendapatkan pendampingan dari TP4 agar program dan anggarannya segera terserap dan dirasakan masyarakat.
Salah satu program pembangunan yang mendapat pendampingan TP4 dan sudah berjalan adalah pembangunan bandar udara di Daerah Istimewa Yogyakarta. TP4 sendiri terdiri dari tiga bidang dalam kejaksaan, yakni Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Tata Usaha.
“Mereka-mereka ini yang aktif mengawal proses pembangunan dan penyerapan,” ujar Aditya.
Jika dalam prosesnya TP4 menemukan dugaan tindak pidana korupsi, penanganannya akan dilakukan oleh bidang pidana khusus. Aditya minta publik mendukung kinerja TP4.
“Jangan berpikir yang macam-macam. Kami bekerja didasarkan dengan moral. Kami punya guidance ke daerah-daerah, pengawasan kami (terhadap kinerja TP4) juga berjalan, pengawasan internal kita terus berjalan. Jangan khawatir,” ujar Aditya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.