Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TP4 Kejaksaan Agung Kawal Penyerapan Anggaran di Enam Kementerian

Kompas.com - 20/10/2015, 15:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) yang dibentuk Kejaksaan Agung sudah mulai bekerja. TP4 yang dibentuk Juli 2015 tersebut diputuskan untuk mengawal penyerapan anggaran di enam kementerian dan lembaga.

“Berdasarkan mapping kami, ada enam kementerian atau lembaga yang kami support soal penyerapan anggaran, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.” ujar Direktur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen Aditya Warwan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Aditya mengatakan, dipilihnya enam kementerian dan lembaga tersebut karena tingkat penyerapan yang rendah. TP4 telah berkoordinasi dengan enam kementerian tersebut. Ia mengklaim menteri-menteri antusias mendapatkan pendampingan dari TP4 agar program dan anggarannya segera terserap dan dirasakan masyarakat.

Salah satu program pembangunan yang mendapat pendampingan TP4 dan sudah berjalan adalah pembangunan bandar udara di Daerah Istimewa Yogyakarta. TP4 sendiri terdiri dari tiga bidang dalam kejaksaan, yakni Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Tata Usaha.

“Mereka-mereka ini yang aktif mengawal proses pembangunan dan penyerapan,” ujar Aditya.

Jika dalam prosesnya TP4 menemukan dugaan tindak pidana korupsi, penanganannya akan dilakukan oleh bidang pidana khusus. Aditya minta publik mendukung kinerja TP4. 

“Jangan berpikir yang macam-macam. Kami bekerja didasarkan dengan moral. Kami punya guidance ke daerah-daerah, pengawasan kami (terhadap kinerja TP4) juga berjalan, pengawasan internal kita terus berjalan. Jangan khawatir,” ujar Aditya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com