TP4 Kejaksaan Agung Kawal Penyerapan Anggaran di Enam Kementerian - Kompas.com

TP4 Kejaksaan Agung Kawal Penyerapan Anggaran di Enam Kementerian

Kompas.com - 20/10/2015, 15:17 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) yang dibentuk Kejaksaan Agung sudah mulai bekerja. TP4 yang dibentuk Juli 2015 tersebut diputuskan untuk mengawal penyerapan anggaran di enam kementerian dan lembaga.

“Berdasarkan mapping kami, ada enam kementerian atau lembaga yang kami support soal penyerapan anggaran, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.” ujar Direktur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen Aditya Warwan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Aditya mengatakan, dipilihnya enam kementerian dan lembaga tersebut karena tingkat penyerapan yang rendah. TP4 telah berkoordinasi dengan enam kementerian tersebut. Ia mengklaim menteri-menteri antusias mendapatkan pendampingan dari TP4 agar program dan anggarannya segera terserap dan dirasakan masyarakat.

Salah satu program pembangunan yang mendapat pendampingan TP4 dan sudah berjalan adalah pembangunan bandar udara di Daerah Istimewa Yogyakarta. TP4 sendiri terdiri dari tiga bidang dalam kejaksaan, yakni Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Tata Usaha.

“Mereka-mereka ini yang aktif mengawal proses pembangunan dan penyerapan,” ujar Aditya.

Jika dalam prosesnya TP4 menemukan dugaan tindak pidana korupsi, penanganannya akan dilakukan oleh bidang pidana khusus. Aditya minta publik mendukung kinerja TP4. 


“Jangan berpikir yang macam-macam. Kami bekerja didasarkan dengan moral. Kami punya guidance ke daerah-daerah, pengawasan kami (terhadap kinerja TP4) juga berjalan, pengawasan internal kita terus berjalan. Jangan khawatir,” ujar Aditya.

EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

Sejak 2005, KY Terima 16.000 Laporan Pelanggaran Kode Etik Hakim

Sejak 2005, KY Terima 16.000 Laporan Pelanggaran Kode Etik Hakim

Nasional
Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Megapolitan
Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Internasional
Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Regional
Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Megapolitan
Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Regional
Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Megapolitan
Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Internasional
Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Megapolitan
Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Megapolitan
Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Nasional
Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Nasional
Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Nasional
Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Megapolitan
Close Ads X