Menagih Komitmen DPR Kembalikan Kenaikan Tunjangan

Kompas.com - 16/10/2015, 15:01 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI yang diusulkan oleh Kesetjenan bersama Badan Urusan Rumah Tangga DPR sudah cair pada bulan Oktober ini. Kementerian Keuangan menyetujui kenaikan tunjangan ini, meski tidak sebesar jumlah yang diminta oleh DPR.

Sebelum cair, rencana kenaikan tunjangan ini ditentang oleh banyak kalangan, termasuk oleh hampir semua fraksi yang ada di DPR. Catatan Kompas.com, pada Selasa (22/9/2015) lalu, hanya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang menyatakan tidak dalam posisi menerima atau menolak kenaikan tunjangan ini. Adapun sembilan fraksi lainnya di DPR sepakat ramai-ramai menolak kenaikan tunjangan. (Baca: Kecuali PKB, Semua Fraksi Tolak Kenaikan Tunjangan Anggota DPR)

Namun, penolakan ini sepertinya tidak diikuti oleh aksi nyata. Hingga pertengahan Oktober ini, baru Fraksi Nasdem yang setidaknya sudah melakukan sebuah langkah dengan menyurati Kesetjenan DPR untuk menolak kenaikan tunjangan ini.

Dalam salinan surat yang dikirim ke Kesetjenan DPR, Kamis (19/8/2015) kemarin, Fraksi Nasdem meminta agar uang kenaikan tunjangan per bulan Oktober 2015 sampai seterusnya tidak dicairkan lagi. Adapun tunjangan yang sudah cair untuk bulan Juli, Agustus, dan September, akan dikembalikan ke Kesetjenan DPR untuk dimasukkan kembali ke kas negara. (Baca: Fraksi Nasdem Surati Sekjen DPR Tolak Kenaikan Tunjangan)

Fraksi Nasdem juga sudah mengirim surat untuk semua anggotanya di DPR agar mentransfer uang kenaikan tunjangan mereka selama tiga bulan ke rekening Bank Mandiri atas nama Fraksi Partai Nasdem. Seluruh uang kenaikan tunjangan itu akan disatukan dan nantinya dikirim ke Kesetjenan DPR .

Dalam surat itu, Fraksi Nasdem tak lupa merinci besaran kenaikan tunjangan yang didapatkan oleh para anggotanya. Tunjangan kehormatan naik sebesar Rp 1.860.000. Tunjangan listrik naik Rp 1.000.000. Kemudian tunjangan telepon naik sebesar Rp 1.200.000. Fungsi pengawasan anggaran juga naik sebesar Rp 1.250.000. Terakhir, komunikasi insentif naik sebesar Rp 1.414.000. Total kenaikan tunjangan keseluruhan untuk adalah Rp 6.724.000. Jika dikalikan 560 anggota DPR, maka kenaikan tunjangan ini akan menelan dana APBN sebesar Rp 3.765.440.000.

Dalam setahun, kenaikan tunjangan ini akan menghabiskan anggaran Rp 45 miliar. Wakil Ketua Fraksi Nasdem Irma Suryani pun menagih komitmen anggota DPR atau Fraksi lainnya yang menolak kenaikan tunjangan ini.

"Sebaiknya yang lain juga harus mengembalikan sesuai dengan statement-nya ke publik," kata Irma.

Selain Fraksi Nasdem, ada pula Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani yang secara perorangan telah berupaya mengembalikan kenaikan tunjangan ini. Dia sudah menyurati Kesekjenan pada Kamis kemarin. Dalam surat itu, Arsul bertanya mengenai mekanisme pengembalian kenaikan tunjangan tersebut. (Baca: Anggota DPR Ini Kembalikan Uang Kenaikan Tunjangan)

Arsul sudah menghitung tunjangannya naik sebesar Arsul mengatakan, dia memiliki dua alasan untuk menolak kenaikan tunjangan ini. Pertama, dalam kondisi pelemahan ekonomi yang masih berlangsung, masyarakat tengah mengalami kesulitan sehingga perlu solidaritas sosial dari para pejabat negara, termasuk anggota DPR.

Kedua, kinerja legislasi DPR belum optimal sehingga target legislasi dalam prolegnas prioritas 2015 masih banyak yang belum terselesaikan. Bahkan, banyak RUU inisiatif DPR yang tahapannya masih dalam penyusunan atau harmonisasi.

"Bagi saya, karena saya dulu bersuara menolak, maka ya sikap konsistennya harus mengembalikan sampai dua alasan yang jadi dasar penolakan itu sudah tidak relevan lagi," ucap Arsul.

"Tentu kita harapkan semua yang dulu menolak, sebaiknya mengembalikan agar konsistensi anggota DPR di mata publik terlihat jelas," tambah Anggota Komisi III DPR ini.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Nasional
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Nasional
Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Nasional
Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X