Kompas.com - 16/10/2015, 10:53 WIB
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ICW tidak ingin DPR dan pemerintah hanya sekadar menunda pembahasan.

"Harus dipahami bahwa penolakan publik terhadap RUU KPK bukan hanya penolakan terhadap substansi yang melemahkan KPK, melainkan juga desakan untuk menghentikan dan mengeluarkan RUU KPK dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019," tulis ICW melalui siaran pers diterima di Jakarta, Jumat (16/10/2015), seperti dikutip Antara.

ICW menilai, penundaan tersebut hanya untuk meredam kemarahan dan penolakan publik sesaat serta menunjukkan Presiden RI Joko Widodo tidak peka dengan suara publik. (Baca: Prabowo Subianto: KPK Bukan Malaikat)

Menurut ICW, sikap Presiden berkompromi dengan kepentingan DPR hanya akan menggambarkan ketidaktegasan dan mulai lunturnya komitmen pemerintah dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"Presiden bahkan terkesan mulai berpaling dari janji dan program Nawacita yang menekankan penguatan KPK," kata ICW.

Oleh karena itu, ICW mendesak Presiden Jokowi dan pimpinan DPR untuk mendengarkan kembali aspirasi publik yang menginginkan penghentian pembahasan RUU KPK dan mengubah keputusan penundaan menjadi penghentian. (Baca: Ini Alasan PDI-P Batasi Umur KPK Hanya 12 Tahun)

ICW juga mendesak DPR untuk mengeluarkan RUU KPK dari Prolegnas karena masih banyak RUU lain yang lebih mendesak untuk dibahas.

Pemerintah dan DPR telah bersepakat menunda pembahasan RUU KPK. Kesepakatan ini tercapai setelah Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR bertemu dalam rapat konsultasi di Istana Negara, Selasa (13/10/2015) sore. (Baca: Pemerintah-DPR Sepakat Tunda Bahas Revisi UU KPK)

Pemerintah dan DPR sepakat untuk membahas RUU KPK pada masa sidang selanjutnya, yaitu pada tahun 2016. (Baca: Menkumham: Presiden yang Minta Revisi UU KPK Ditunda)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.