Kemenkumham Akan Beri Grasi 1.500 Napi Narkoba

Kompas.com - 14/10/2015, 19:56 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Kepala BNN Budi Waseso meninjau
lapas Gunung Sindur di Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/10/2015).
IhsanuddinMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Kepala BNN Budi Waseso meninjau lapas Gunung Sindur di Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/10/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan grasi atau pengampunan bagi 1.500 terpidana narkoba di seluruh Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, pemberian grasi ini dilakukan karena lembaga pemasyarakatan yang sudah kelebihan kapasitas.

"Ada 4,5 juta pengguna narkoba, sampai sekarang baru kita tangkap 170.000. Itu saja sudah over kapasitas. Di daerah bahkan ada yang overkapasitas sampai seratus persen," kata Yasonna usai meninjau Lapas Gunung Sindur, di Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/10/2015).

Yasonna menyadari, masalah overkapasitas ini seharusnya diatasi dengan membangun lapas baru. Namun, menurut dia, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena keuangan negara yang terbatas. Dia mencontohkan, pembangunan lapas di Gunung Sindur saja sudah menghabiskan dan sebesar Rp 150 miliar. Namun, kapasitas lapas ini hanya muat untuk 500 orang.

"Kamu bayangkan, kalau satu juta orang kita tangkap, darimana uangnya? APBN saja baru Rp 2.000 Triliun. Bisa enggak gajian para petugas lapas, bisa nganggur nanti saya," ucapnya.

Oleh karena itu, Yasonna menilai pemberian grasi ini adalah cara yang lebih efektif untuk mengurangi kapasitas lapas. Selain itu, Yasonna juga memastikan bahwa mereka yang diberikan grasi adalah para pengguna narkoba pemula dengan hukuman yang minimal. Itu pun harus melalui asesmen yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional bersama Kemenkumham.

"Proses asesmen sedang berjalan. Nanti setelah selesai asesmen, nama-namanya kita kirim ke setneg, dan setneg akan kirim ke MA," ucap Yasonna.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

Nasional
Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Nasional
Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nasional
AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

Nasional
KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

Nasional
AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

Nasional
AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

Nasional
Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Nasional
Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Nasional
Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Nasional
Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Nasional
UPDATE 5 Maret: 1.114.537 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 5 Maret: 1.114.537 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 5 Maret: Kasus Suspek Covid-19 Capai 66.546

UPDATE 5 Maret: Kasus Suspek Covid-19 Capai 66.546

Nasional
UPDATE 5 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 148.356

UPDATE 5 Maret: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 148.356

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X