Kompas.com - 13/10/2015, 22:54 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah 96.869.739 pemilih tetap tercatat dalam Sistem Data Pemilih (Sidalih) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, KPU juga mencatat jumlah penyandang disabilitas dalam daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 124.367 pemilih.

"Saya yakini jumlah ini masih jauh lebih kecil dari penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat. Namun, KPU akan terus berusaha mencatat pemilih-pemilih yang masuk kategori disabilitas," ujar Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay saat konferensi pers di Media Center Kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Menurut Hadar, kesulitan yang dihadapi KPU dalam mengumpulkan DPT penyandang disabilitas adalah banyaknya orang yang tidak mau menyampaikan informasi bahwa ada anggota keluarga mereka yang merupakan penyandang disabilitas. Tujuan KPU pengumpulan DPT penyandang disabilitas, menurut Hadar, adalah agar para penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan maksimal dalam pilkada. 

Penyandang disabilitas pun dibagi menjadi lima jenis. Penyandang tunadaksa sebanyak 36.651 pemilih, tunanetra sebanyak 20.121 pemilih, tunarungu sebanyak 21.562 pemilih, tunagrahita sebanyak 20.256 pemilih, dan lainnya 25.877 pemilih.

Pengumuman DPT penyandang disabilitas juga akan ditempel di setiap TPS hingga 9 Desember mendatang.

"Pengumuman akan berlangsung dari tanggal 12 Oktober kemarin sampai 9 Desember. Mudah-mudahan tidak ada yang merusak pengumuman tersebut kalau ditempel," tutur Hadar.

Dalam kesempatan lalu, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, KPU akan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia agar dapat terdaftar dalam DPT, termasuk memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas.

"Untuk 2015, KPU menambah kolom keterangan terhadap pemilih disabilitas yang terdaftar. Hak-hak mereka akan kami penuhi sebagaimana mestinya," ujar Husni dalam acara penandatanganan nota kesepahaman di Kantor KPU di Jakarta, Senin (21/9/2015).

Selain menambah kolom keterangan, KPU juga akan menyediakan surat suara untuk warga tunanetra, menyediakan bilik suara untuk pemilih yang menggunakan kursi roda, dan tempat pemungutan suara (TPS) berjalan bagi pemilih yang sakit, baik dalam rumah sakit maupun rumah penduduk.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD Sebut Kepala BIN Sulteng Jadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Sesuai Putusan MK

Mahfud MD Sebut Kepala BIN Sulteng Jadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Sesuai Putusan MK

Nasional
Wamenkumham: Pidana Mati 'Debatable', Aktivis Antikorupsi dan HAM Tak Pernah Satu Suara

Wamenkumham: Pidana Mati "Debatable", Aktivis Antikorupsi dan HAM Tak Pernah Satu Suara

Nasional
Di Balik Pesona NU yang Jadi Rebutan Elite Menjelang Tahun Politik

Di Balik Pesona NU yang Jadi Rebutan Elite Menjelang Tahun Politik

Nasional
Finlandia Tertarik Kerja Sama dengan Indonesia Bangun IKN Ramah Lingkungan

Finlandia Tertarik Kerja Sama dengan Indonesia Bangun IKN Ramah Lingkungan

Nasional
KPK Dukung Tim Khusus Lintas Kementerian Berantas Mafia Tanah

KPK Dukung Tim Khusus Lintas Kementerian Berantas Mafia Tanah

Nasional
Menteri LHK Siti Nurbaya Minta Bimbingan KPK Menginvestigasi Kasus Korupsi

Menteri LHK Siti Nurbaya Minta Bimbingan KPK Menginvestigasi Kasus Korupsi

Nasional
Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Jokowi Bersurat ke DPR soal Pemekaran Wilayah, MRP Anggap Kekhususan Papua Dilenyapkan

Nasional
Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Politikus PDI-P Anggap Tak Tepat Penunjukan Luhut Urusi Polemik Minyak Goreng

Nasional
 Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Jokowi Disebut Beri Sinyal Dukungan ke Ganjar, tapi Sadar Politik Itu Dinamis

Nasional
PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

PPKM Jawa-Bali dan Daerah Lain Diperpanjang, Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka dan Tak Padat

Nasional
Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Komisi I DPR Kembali Bahas RUU PDP, Cari Titik Temu Soal Lembaga Pengawas

Nasional
KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Periksa Tersangka Kasus Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Anggota Komisi I: Butuh Investasi Besar untuk Remajakan Alutsista

Nasional
Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Tak Ada Lonjakan Kasus 20 Hari Usai Lebaran, Covid-19 Terkendali?

Nasional
Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.