Komnas HAM Sinyalir Kekerasan di Tolikara untuk Tutupi Kasus Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan adanya dugaan korupsi setelah melakukan penyelidikan kasus kekerasan di Tolikara, Papua. Dari proses tersebut terkuak bahwa ada penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 600 miliar. Informasi tersebut juga didapatkan Komnas HAM dari sejumlah pengaduan masyarakat.

"Kita punya datanya tapi masih pengaduan. Karena ini bukan ranah kami makanya kami berikan data itu ke KPK, Kejaksaan Agung, dan Bareskrim Polri," ujar Komisioner Komnas HAM Siane Indriani di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Siane mengatakan, bahkan masyarakat setempat telah mengadukannya ke Komnas HAM jauh sebelum dugaan korupsi di Tolikara dilaporkan ke KPK. Lantaran demo tuduhan korupsi mulai kencang, Siane menduga, kasus kekerasan di Tolikara sengaja diatur untuk menutupi dugaan korupsi itu.

Tak hanya di Tolikara, Komnas HAM juga menemukan indikasi korupsi di balik kasus pelanggaran HAM di sejumlah daerah lainnya. Salah satunya ditemukan dalam pengusutan kasus pembunuhan Salim Kancil di Lumajang.

Biasanya, kata dia, kasus pelanggaran HAM bermula dari sengketa lahan dan perizinan. Namun, Siane menyayangkan masyarakat setempat yang masih takut untuk mengungkap penyelewengan yang dilakukan kepala daerah dengan pejabat di sana.

"Ada unsur eksploitasi sumber daya alam besar-besaran yang menggunakan izin dari aparat, baik aparat desa baik resmi maupun tidak resmi. Nantinya itu akan jadi bentrokan juga dengan korporasi," kata Siane.

Menurut Siane, investasi politik lebih mudah dilakukan dengan pemberian izin pengelolaan sumber daya alam. Perebutan lahan dan izin tersebut, kata Siane, menjadi pemicu munculnya konflik masyarakat dengan korporasi dan juga melibatkan aparat keamanan. Sehingga yang muncul di permukaan adalah kasus kekerasan oleh oknum polisi atau pun TNI.

Setelah menyerahkan aduan masyarakat kepada penegak hukum, Komnas HAM masih akan terus mengawalnya agar pengusutan tidak berhenti. "Kita akan mengawal, karena banyak saksi-saksi yang juga takut. Semoga ini jangan dipolitisasi," kata Siane.