Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Di-"support" Presiden, RJ Lino Siap Hadapi Pansus Pelindo II

Kompas.com - 13/10/2015, 13:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino siap menghadapi Panitia Khusus Pelindo II yang dibentuk DPR. Apalagi, Lino merasa saat ini masih terus mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo. (Baca: Ini Daftar Anggota Pansus Pelindo II)

"Kalau tidak di-support Presiden, saya sekarang pasti sudah diganti. Tapi bukan di-back up ya, di-support. Kalau di-back up itu kan konotasinya negatif," kata Lino kepada Kompas.com, saat ditemui di kantornya, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/10/2015).

Menurut Lino, dukungan Presiden ini datang sejak kantor PT Pelindo II digeledah oleh Bareskrim Polri beberapa waktu lalu. Saat itu, Lino yang tak terima digeledah langsung berbicara melalui sambungan telepon dengan Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan mengatakan mundur dari jabatannya.

"Kalau saya tidak di-support, saya sudah tidak disini," ujarnya.

Selain itu, Lino juga merasa percaya diri menghadapi Pansus karena Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengusut dugaan korupsi di Pelindo II sejak setahun lalu hingga kini belum juga menemukan dua alat bukti yang cukup.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan juga menyatakan PT Pelindo telah bekerja dengan baik dan tak melanggar ketentuan apa pun.

"Clear, tidak ada masalah di sini," ujar Lino.

Siap jika dipanggil Pansus Pelindo DPR

Lino pun mengaku akan selalu siap jika dipanggil oleh Pansus untuk dimintai keterangan. Dia mengaku tidak mempunyai strategi khusus yang disiapkan untuk menghadapi para anggota DPR di Senayan. Sebagai dirut BUMN, dia tidak mau menanggapi pembentukan pansus ini secara politis.

"Pansus dan sebagainya itu keputusan parlemen. Kita sebagai BUMN akan mengikuti. Justru saya senang dengan Pansus ini masyarakat bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi," ujar dia.

Pembentukan Pansus Pelindo II disetujui di Rapat Paripurna VI Masa Sidang I Tahun 2015/2016 di Kompleks Parlemen, Senin (5/10/2015) lalu. Pada rapat paripurna siang ini, DPR telah mengumumkan nama anggota yang akan mengisi Pansus Pelindo II.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, Pansus akan memanggil semua pihak yang terlibat dalam tata kelola PT Pelindo II, mulai dari jajaran direksi hingga Menteri BUMN.

Beberapa poin yang diduga terjadi kesalahan, antara lain soal perpanjangan kontrak, ketenagakerjaan di PT Pelindo II, hingga dugaan pelanggaran dalam pengadaan mobile crane yang juga lagi diusut polisi.

"Jadi segala bentuk penyimpangan, aturan, pelanggaran hukum, akan terungkap di Pansus," ujar dia.

Muaranya, Pansus akan memberikan rekomendasi kepada Presiden dan penegak hukum. Rekomendasi kemungkinan berupa strategi tata kelola kembali BUMN yang baik dan benar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com