Kompas.com - 13/10/2015, 13:10 WIB
Diskusi Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDiskusi Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Aji mengakui bahwa fungsi pencegahan KPK sebenarnya bisa lebih besar menyelamatkan uang negara daripada penindakan. Namun, menurut dia, mustahil pemberantasan korupsi dapat efektif tanpa ada penindakan.

"Pencegahan tanpa penindakan itu omong kosong. Kita ngomong ke kanan-kiri, setelah kita pulang mereka akan terima lagi uang. Pencegahan itu kalau lagu, sama seperti lip-sync,  hanya suara saja, tidak ada tindakan," ujar Indriyanto, saat menjadi pembicara dalam diskusi LPIKP, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2015).

Menurut Indriyanto, KPK selama ini telah melakukan pencegahan dengan memberikan pemaparan hasil kajian KPK ke kementerian atau lembaga negara. Dalam hal ini, KPK melakukan pendekatan yang lebih mudah dipahami, seperti menjelaskan berbagai potensi korupsi.

Fungsi pencegahan yang dilakukan KPK juga membuahkan hasil yang cukup baik. Misalnya, dalam bidang sumber daya alam, KPK berhasil mengembalikan keuangan negara yang bersumber dari pajak perusahaan pertambangan. Meski demikian, pencegahan tersebut tidak akan efektif dalam memberantas korupsi tanpa adanya penindakan.

Praktik korupsi dipastikan akan terjadi berulang tanpa adanya penindakan. Menurut dia, rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  tentang KPK adalah salah satu pemangkasan wewenang KPK dalam melaksanakan fungsi penindakan. Ia meminta agar revisi tersebut tidak dilaksanakan.

"Dari awal saya katakan lembaga ini adalah lembaga trigger dengan struktur dan kewenangan yang khusus. Karena itu, saat pasal diutak-atik, ini akan sangat memengaruhi kewenangan KPK, misalnya soal penyadapan," kata Indriyanto.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

Nasional
Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.