Kompas.com - 12/10/2015, 17:13 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR telah menyampaikan empat poin utama yang akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keempat poin itu saat ini tengah dipelajari oleh pemerintah.

"Hari ini Menko Polhukam melakukan rapat dengan pimpinan DPR," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Meski demikian, Pramono tidak mengungkap detail pertemuan tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan telah menyampaikan empat poin tersebut saat menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Senin sore.

Ditemui terpisah, Luhut mengungkapkan empat poin dalam format revisi UU KPK. Empat poin utama itu adalah mengenai kewenangan KPK dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), badan pengawas KPK, penyadapan, dan penyidik independen. Pemerintah, kata Luhut, telah meminta masukan dari Mahkamah Agung terkait perlunya KPK memiliki kewenangan menerbitkan SP3.

"Menurut ketua MA, (tidak adanya kewenangan menerbitkan SP3) itu melanggar HAM, karena orang yang sudah meninggal, yang kena stroke, masa terus perkaranya berjalan," kata Luhut.

Mengenai badan pengawas KPK, Luhut beranggapan bahwa KPK memang memerlukan pengawas untuk menjaga kualitas kinerjanya. Diwacanakan, badan pengawas KPK akan ditunjuk oleh pemerintah dan berisi figur-figur senior yang dianggap sebagai negarawan.

Sedangkan terkait penyadapan, kewenangan KPK menyadap akan diatur dan dizinkan oleh dewan pengawas setelah ada alat bukti tindak pidana korupsi. Aturan ini dibuat agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam melakukan penyadapan.

"Sehingga tidak ada semena-mena, atau hal di luar kontrol," ungkap Luhut.

Lalu mengenai keberadaan penyidik independen, pimpinan DPR juga membawa serta usulan tersebut dalam pokok-pokok rencana revisi UU KPK. Luhut menilai keberadaan penyidik independen ini dapat diakomodir selama memiliki kualifikasi yang jelas.

"Kita mau lihat resminya dulu, kita mau baca. Logika saya, sebenarnya (4 poin ini) masih bisa masuk akal asal ditata dengan benar," ujarnya.

Saat ditanya mengenai respons Presiden Jokowi terkait empat poin revisi UU KPK, Luhut menyatakan bahwa Presiden belum menyatakan sikap menyetujui atau menolaknya. Jokowi, kata Luhut, hanya meminta agar tidak ada usaha melemahkan KPK.

"Presiden minta KPK itu sebagai badan yang bisa melakukan penindakan korupsi yang kuat," ucap Luhut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Novel Baswedan Mengaku Pernah Diminta Firli Tak Telalu Menyerang Saat Usut Edhy Prabowo

Novel Baswedan Mengaku Pernah Diminta Firli Tak Telalu Menyerang Saat Usut Edhy Prabowo

Nasional
Eks Dubes RI Nilai Lawatan Jokowi ke Rusia Bisa Lepas Blokade Ekonomi

Eks Dubes RI Nilai Lawatan Jokowi ke Rusia Bisa Lepas Blokade Ekonomi

Nasional
Kini Masker Harus Dipakai Lagi di Ruang Terbuka

Kini Masker Harus Dipakai Lagi di Ruang Terbuka

Nasional
Seluruh Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Tiba di Tanah Suci

Seluruh Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Tiba di Tanah Suci

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P soal Deklarasi Capres 2024 | Ucapan Selamat Jokowi ke Apriyani/Fadia

[POPULER NASIONAL] PDI-P soal Deklarasi Capres 2024 | Ucapan Selamat Jokowi ke Apriyani/Fadia

Nasional
Memilih Damai Menolak Perang

Memilih Damai Menolak Perang

Nasional
Pemerintah Siapkan 28 Jenis Pelatihan untuk Warga Lokal di IKN

Pemerintah Siapkan 28 Jenis Pelatihan untuk Warga Lokal di IKN

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Kombinasi Vaksinasi dan Masker Efektif Cegah Covid-19

Epidemiolog Ingatkan Kombinasi Vaksinasi dan Masker Efektif Cegah Covid-19

Nasional
Kans Indonesia Mediasi Konflik Rusia-Ukraina Dinilai Masih Terbuka

Kans Indonesia Mediasi Konflik Rusia-Ukraina Dinilai Masih Terbuka

Nasional
Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

Nasional
3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

Nasional
Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

Nasional
Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

Nasional
Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

Nasional
Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.