Kompas.com - 12/10/2015, 16:42 WIB
EditorFidel Ali
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyatakan menolak revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami dari Departemen Hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPP Partai Demokrat memberikan dukungan penuh kepada KPK untuk menolak revisi UU KPK," kata Ketua Departemen Urusan KPK DPP Demokrat Jemmy Setiawan di Gedung KPK Jakarta, Senin (12/10/2015).

Jemmy datang bersama puluhan kader Demokrat lain. Ia pun mengaku sudah berdiskusi dengan pegiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan aliansi masyarakat sipil untuk menyampaikan dukungan terhadap KPK.

"Meskipun pahit getirnya pemberantasan korupsi itu dialami Partai Demokrat, kita dorong fraksi di DPR untuk tetap dalam keputusannya menolak RUU KPK," ungkap Jemmy.

Revisi UU KPK berisi 73 pasal yang diajukan oleh 35 anggota DPR dari enam fraksi DPR, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar, PPP, Partai Hanura, dan PKB ke Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 6 Oktober 2015 lalu.

"Di fraksi DPR, sebagai corong juga sudah kita serukan penolakan ini," ujar Jemmy.

Namun, menurut Jemmy, sikap resmi Partai Demokrat akan disampaikan oleh Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan.

"Sikap resmi akan disampaikan oleh Sekjen partai, tetapi ini adalah dorongan kita bersama para pengurus harian. DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) pasti ikut kita semua di DPP-lah," kata Jemmy.

KPK sendiri sudah menyatakan penolakan terhadap rencana revisi UU KPK tersebut dengan enam alasan.

Terdapat sejumlah kejanggalan dalam RUU KPK tersebut, misalnya pertama KPK diamanatkan untuk hanya fokus untuk melakukan upaya pencegahan dan menghilangkan frase pemberantasan korupsi (Pasal 4). Kedua, KPK dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan (Pasal 5). Ketiga, penghilangan wewenang penuntutan oleh KPK maupun monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara sebagaimana Pasal 7 butir d, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang ini dan/atau penanganannya di kepolisian dan/atau kejaksaan mengalami hambatan karena campur tangan dari pemegang kekuasaan, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.

Keempat, penghilangan butir menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan pada Pasal 8. Kelima, batasan kerugian negara paling sedikit Rp 50 miliar dan bila di bawah jumlah tersebut, KPK wajib menyerahkan tersangka dan semua berkas perkara kepada kepolisian dan kejaksaan (Pasal 13). Keenam, penyadapan hanya boleh dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 14). Ketujuh, penghilangan butir KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi (Pasal 20).

Kedelapan, pembentukan Dewan Eksekutif sebagai pengganti Tim Penasihat (Pasal 22 huruf b). Kesembilan, pengangkatan Dewan Eksekutif yang disebut bekerja membantu KPK dalam melaksanakan tugas sehari-hari (Pasal 23-24). Ke-10, anggota Dewan Eksekutif terdiri atas pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pembangunan dan Kementerian yang membidangi komunikasi dan informasi (Pasal 25). Ke-11, pertambahan usia minimal pimpinan KPK menjadi 50 tahun (Pasal 30).

Ke-12, penambahan syarat berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari tiga bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk pimpinan KPK yang berhenti atau diberhentikan (Pasal 33). Ke-13, penambahan fungsi Dewan Kehormatan untuk memeriksa dan memutuskan pelanggaran kewenangan yang dilakukan komisioner KPK dan pegawai KPK (Pasal 39). Ke-14, KPK berhak mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) suatu perkara korupsi (Pasal 42). Ke-15, KPK hanya dapat mengangkat penyelidik atas usulan dari kepolisian atau kejaksaan (Pasal 45).

Ke-16, penyitaan harus berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 49). Ke-17, masih adanya pengaturan wewenang penuntutan dalam Pasal 53. Ke-17 pembatasan UU hanya berlaku selama 12 tahun setelah UU diundangkan yang artinya juga masa berdiri KPK pun hanya 12 tahun (Pasal 73).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Janji Datang Pemeriksaan Kejagung Hari Ini, Surya Darmadi Diduga Terbang dari China

Janji Datang Pemeriksaan Kejagung Hari Ini, Surya Darmadi Diduga Terbang dari China

Nasional
Jokowi Ajak Warganet Tebak Baju Adat yang Akan Dikenakannya Saat Upacara HUT Ke-77 RI

Jokowi Ajak Warganet Tebak Baju Adat yang Akan Dikenakannya Saat Upacara HUT Ke-77 RI

Nasional
Prabowo Deklarasi Capres 2024, Kans Gerindra Koalisi dengan PDI-P Dinilai Kian Sulit

Prabowo Deklarasi Capres 2024, Kans Gerindra Koalisi dengan PDI-P Dinilai Kian Sulit

Nasional
Siang Ini, Deolipa Gugat Perdata Bharada E dan Pengacaranya, Kapolri, serta Kabareskrim ke PN Jakarta Selatan

Siang Ini, Deolipa Gugat Perdata Bharada E dan Pengacaranya, Kapolri, serta Kabareskrim ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Litbang 'Kompas': Masyarakat Lebih Berharap Pemerintah Tambah Lapangan Kerja Dibandingkan Bantuan Sementara

Litbang "Kompas": Masyarakat Lebih Berharap Pemerintah Tambah Lapangan Kerja Dibandingkan Bantuan Sementara

Nasional
Selama 71 Hari Pelaksanaan Haji, 89 Jemaah Indonesia Meninggal Dunia

Selama 71 Hari Pelaksanaan Haji, 89 Jemaah Indonesia Meninggal Dunia

Nasional
Ferdy Sambo Disebut Janjikan Uang Tutup Mulut Rp 2 Miliar, Ini Kata Polri

Ferdy Sambo Disebut Janjikan Uang Tutup Mulut Rp 2 Miliar, Ini Kata Polri

Nasional
MAKI Sebut Kejagung dan KPK Harus Tangkap Surya Darmadi di Bandara

MAKI Sebut Kejagung dan KPK Harus Tangkap Surya Darmadi di Bandara

Nasional
Upaya Polisi Pecahkan Teka-teki Kejadian antara Istri Ferdy Sambo dan Brigadir J di Magelang...

Upaya Polisi Pecahkan Teka-teki Kejadian antara Istri Ferdy Sambo dan Brigadir J di Magelang...

Nasional
Komnas HAM Tinjau TKP Pembunuhan Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo Hari Ini

Komnas HAM Tinjau TKP Pembunuhan Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo Hari Ini

Nasional
Kementerian/Lembaga Diminta Implementasi dan Awasi PSE Lingkup Privat demi Tekan Kejahatan Siber

Kementerian/Lembaga Diminta Implementasi dan Awasi PSE Lingkup Privat demi Tekan Kejahatan Siber

Nasional
Gugatan Praperadilan Nizar Dahlan Lawan KPK Terkait Laporan Dugaan Gratifikasi Suharso Monoarfa Diputus Hari Ini

Gugatan Praperadilan Nizar Dahlan Lawan KPK Terkait Laporan Dugaan Gratifikasi Suharso Monoarfa Diputus Hari Ini

Nasional
Litbang 'Kompas': 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

Litbang "Kompas": 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

Nasional
Jejak Prabowo di Tiga Pemilu Presiden: 2009, 2014, dan 2019

Jejak Prabowo di Tiga Pemilu Presiden: 2009, 2014, dan 2019

Nasional
Ruang Politik Ganjar Pranowo di Antara Partai-partai

Ruang Politik Ganjar Pranowo di Antara Partai-partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.