Kompas.com - 12/10/2015, 16:31 WIB
Konferensi pers Koalisi Bersih di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKonferensi pers Koalisi Bersih di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu dikeluarkan dari daftar Koalisi Bersih 2014 yang diinisiasi gabungan organisasi masyarakat sipil. Nama Masinton masuk daftar hitam karena dianggap mengkhianati agenda pemberantasan korupsi sejak terpilih sebagai anggota Dewan pada Pemilu Legislatif 2014 lalu.

"Masinton mengkhianati agenda bersih 2014. Ini bukan soal memenangkan caleg dalam pemilu, tapi bagaimana mereka memperjuangkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut kami, Masinton sudah mengkhianati itu," ujar Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).

Setidaknya, terdapat tiga peristiwa yang menunjukkan Masinton sudah berlawanan dengan semangat Koalisi Bersih. Pertama, saat Masinton ikut mendesak Presiden Joko Widodo untuk melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

Padahal, KPK telah memberikan catatan bahwa Budi memiliki rekam jejak keuangan yang mencurigakan. Peristiwa kedua terjadi saat Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menjerat dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, ke dalam kasus hukum. Selain itu, saat Bareskrim menetapkan dua pimpinan Komisi Yudisial, yakni Suparman Marzuki dan Taufiqqurahman Syahuri sebagai tersangka, atas laporan hakim Sarpin Rizaldi.

"Masinton tidak kami dengar memperjuangkan kriminalisasi terhadap BW, AS, dan Novel Baswedan, serta dua Komisioner KY. Padahal, itu bagian dari upaya memberantas kriminalisasi," kata Donal.

Terakhir, yang sangat menjadi pertimbangan dan tidak dapat ditoleransi adalah desakan dan inisiasi Masinton agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Masinton dianggap telah mengecewakan dan berniat untuk melemahkan institusi KPK.

Pada Pemilihan Legislatif 2014, gabungan organisasi masyarakat sipil, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Walhi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Kontras, dan Yappika, mengeluarkan daftar lebih dari 100 nama caleg yang patut dianggap bersih dalam situs web. Saat itu Masinton merupakan salah satu caleg yang dinyatakan bersih dari indikasi korupsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.