Kompas.com - 12/10/2015, 15:35 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho

Langkah Pemerintah Kota Tangerang memberlakukan perda pelarangan pelacuran telah menjadi inspirasi bagi beberapa daerah lain untuk menerapkan perda serupa, antara lain Kabupaten Tangerang, DKI Jakarta, Depok, Bekasi, dan Purworejo. Di Kabupaten Tangerang, DPRD setempat bahkan sepakat mengadopsi Perda Anti Pelacuran Kota Tangerang guna mempercepat terealisasinya perda anti pelacuran.

Sebelum terjadi pro dan kontra pemberlakuan Perda Anti Pelacuran di Kota Tangerang, beberapa daerah lain sebenarnya telah menerapkan perda serupa, antara lain Provinsi Sumatera Barat, Gorontalo, Bengkulu, Kota Malang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Badung. Dari beberapa perda tersebut, hanya perda di Sumatera Barat yang menimbulkan pro dan kontra sebelum diberlakukan karena dalam rancangannya mencantumkan larangan bagi perempuan untuk keluar rumah tanpa muhrim pada pukul 22.00-04.00.

Cegah kesalahan berulang

Penulis khawatir, jika rumusan Pasal 489 RKUHP tak direvisi, setelah RKUHP disahkan, akan berjatuhan korban lain RKUHP ini. Direktur Harmonisasi Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM pada saat diskusi publik di atas menyatakan, penyusunan RKUHP telah melibatkan banyak profesor dan pakar hukum pidana. Menjadi pertanyaan, dari sekian banyak pakar itu, apakah tak ada satu pun yang berperspektif jender sehingga rumusan yang sangat bias jender itu muncul? Yang lebih parah, bunyi rumusannya mirip beberapa perda anti pelacuran yang diskriminatif terhadap perempuan sehingga merugikan perempuan.

Untuk mencegah agar kesalahan tak berulang, rumusan pasal dalam RKUHP, terutama yang berkaitan dengan perempuan, harus dibuat dengan perspektif jender dan tak diskriminatif. Ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan. Peraturan yang akan dibuat hendaknya mengacu pada: pertama, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Dalam Konvensi Perempuan ini terdapat beberapa prinsip dasar: (1) persamaan substantif, (2) nondiskriminasi, dan (3) kewajiban negara.

Kedua, jaminan hak asasi perempuan yang terdapat dalam UUD 1945 ataupun berbagai UU lain, terutama UU No 9 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas Perempuan telah memerinci HAM jadi 40 hak konstitusional setiap warga negara yang dikelompokkan ke dalam 14 rumpun.

Ketiga, UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Parameter Kesetaraan Jender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sali Susiana
Peneliti pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Pelayanan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 Oktober 2015, di halaman 7 dengan judul "Pasal Kesusilaan dalam RUU KUHP".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Mei: 65.356 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 2,49 Persen

UPDATE 28 Mei: 65.356 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 2,49 Persen

Nasional
UPDATE 28 Mei 2022: Bertambah 8, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.573

UPDATE 28 Mei 2022: Bertambah 8, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.573

Nasional
UPDATE 28 Mei 2022: Tambah 248, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.894.628

UPDATE 28 Mei 2022: Tambah 248, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.894.628

Nasional
UPDATE 28 Mei: Kasus Covid-19 Bertambah 279

UPDATE 28 Mei: Kasus Covid-19 Bertambah 279

Nasional
Profil Sudharmono, Wakil Presiden Ke-5 RI yang Dekat dengan Soeharto

Profil Sudharmono, Wakil Presiden Ke-5 RI yang Dekat dengan Soeharto

Nasional
Soal Anies Berpeluang Diusung Nasdem Jadi Capres, Hasto Ingatkan Ada Syarat Pencalonan Presiden

Soal Anies Berpeluang Diusung Nasdem Jadi Capres, Hasto Ingatkan Ada Syarat Pencalonan Presiden

Nasional
Warga Tasikmalaya Bersiap Peringati HLUN 2022, 559 Lansia Akan Terima Layanan di 3 Pos

Warga Tasikmalaya Bersiap Peringati HLUN 2022, 559 Lansia Akan Terima Layanan di 3 Pos

Nasional
Kondisi Sungai Aare saat Eril Hilang: Suhu Air 16 Derajat Celcius dengan Arus Cukup Kuat

Kondisi Sungai Aare saat Eril Hilang: Suhu Air 16 Derajat Celcius dengan Arus Cukup Kuat

Nasional
Lewat Ajudan Ade Yasin, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Kontraktor

Lewat Ajudan Ade Yasin, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Kontraktor

Nasional
Konsep dan Prosedur Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu

Konsep dan Prosedur Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu

Nasional
Keluarga Cerita Eril Anak Ridwan Kamil Sempat Minta Tolong Sebelum Menghilang di Sungai Aare

Keluarga Cerita Eril Anak Ridwan Kamil Sempat Minta Tolong Sebelum Menghilang di Sungai Aare

Nasional
Ridwan Kamil Turut Memantau Pencarian Hilangnya Eril di Sungai Aare

Ridwan Kamil Turut Memantau Pencarian Hilangnya Eril di Sungai Aare

Nasional
Pencarian Eril Anak Ridwan Kamil, Tim SAR Swiss Kerahkan 'Drone' hingga Penyelam

Pencarian Eril Anak Ridwan Kamil, Tim SAR Swiss Kerahkan "Drone" hingga Penyelam

Nasional
Pencarian Anak Ridwan Kamil Hari Ini Mencakup 8 Km di Sepanjang Sungai Aare

Pencarian Anak Ridwan Kamil Hari Ini Mencakup 8 Km di Sepanjang Sungai Aare

Nasional
Kembangkan Usaha Perikanan, Kementerian KP Latih Masyarakat Sulsel Pembesaran Lele dan Pengolahan Udang

Kembangkan Usaha Perikanan, Kementerian KP Latih Masyarakat Sulsel Pembesaran Lele dan Pengolahan Udang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.