Kompas.com - 12/10/2015, 15:35 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi
EditorLaksono Hari Wiwoho

Oleh: Sali Susiana

JAKARTA, KOMPAS - Penantian panjang selama sekitar 30 tahun akan kehadiran payung hukum perlindungan perempuan dan anak tampaknya sudah mulai terobati dengan disampaikannya Rancangan tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR pada 5 Juni 2015 melalui Surat Presiden No 35/Pres/06/2015.

Menindaklanjuti surat itu, Komisi III DPR telah membentuk Panitia Kerja Rancangan tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Panja RKUHP). Saat ini Panja RKUHP masih menunggu beberapa fraksi yang belum menyampaikan daftar isian masukan (DIM) terhadap rancangan dimaksud. Direncanakan minggu kedua Oktober RKUHP dapat mulai intensif dibahas.

Menyimak pendapat beberapa narasumber dalam Diskusi Publik tentang Rancangan KUHP untuk Perlindungan Perempuan dan Anak yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia bekerja sama dengan UNDP (1/10/2015), terkait perlindungan perempuan dan anak, masih terdapat berbagai persoalan yang menarik untuk didiskusikan. Sebagaimana disampaikan Supriyadi Widodo Eddyono dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP, beberapa persoalan itu terkait pornografi, perdagangan manusia, kontrasepsi, pemerkosaan, zina, kekerasan dalam rumah tangga, inses, kumpul kebo, dan melacurkan diri di jalanan.

Terkait soal "melacurkan diri di jalanan" yang terdapat dalam Pasal 489 RKUHP, dinyatakan bahwa "setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I". Menurut Supriyadi, ketentuan ini berpotensi mengkriminalkan pelaku prostitusi yang kemungkinan berposisi sebagai korban eksploitasi seksual. Ditambahkan juga bahwa frasa "berkeliaran di jalan atau di tempat umum" dapat ditafsirkan secara lebih luas.

Menurut Irawati Harsono dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), rumusan itu masih menyasar prostitut dengan tidak membedakan jika terjadi pemaksaan pelacuran, bias kelas, dan berpotensi terjadi kriminalisasi terhadap orang yang kebetulan sedang berada di jalan atau tempat umum sehingga menjadi korban salah tangkap atas tuduhan sepihak melacurkan diri.

Jika dicermati, rumusan Pasal 489 RKUHP bunyinya hampir mirip dengan beberapa peraturan daerah (perda), seperti perda tentang anti pelacuran atau perbuatan maksiat dan perda tentang larangan untuk keluar malam bagi perempuan, yang beberapa tahun terakhir disahkan sejumlah daerah di Indonesia. Sebut saja Perda Pemberantasan Maksiat di Aceh, Perda Pencegahan Maksiat di Provinsi Gorontalo, Perda Larangan Perbuatan Maksiat di Sumatera Selatan, Perda Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang, Perda Anti Pelacuran di Malang dan Lamongan, serta Perda Pelacuran di Provinsi Bengkulu.

Melanggar HAM

Semua perda itu dibuat dengan alasan untuk perbaikan moral dan akhlak warga masyarakat daerah itu. Namun, kenyataannya, peraturan-peraturan ini melupakan standar dan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM). Termasuk di dalamnya hak asasi perempuan, baik yang terdapat dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara, UU No 9 Tahun 1999 tentang HAM, maupun berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi Pemerintah RI, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (UU No 7 Tahun 1984), Konvensi Internasional atas Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya/Ecosoc Convention (UU No 11 Tahun 2005), dan Konvensi Internasional atas Hak Sipil dan Politik/International Convention on Civil and Political Rights (UU No 12 Tahun 2005).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Hakim Berhalangan, Sidang Unlawful Killing Anggota FPI Ditunda

Nasional
Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan Kalau Diadu!

Pesan KSAD Dudung ke Prajurit: Jangan Jadi Ayam Sayur, Kalahan Kalau Diadu!

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Kapasitas Tempat Ibadah di Daerah Level 1 dan 2 Boleh Sampai 75 Persen

Nasional
Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Komnas HAM Koordinasi dengan Polisi soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Bareskrim Selidiki Laporan soal Edy Mulyadi yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Polisi Koordinasi dengan Tokoh Masyarakat Antisipasi Bentrokan Susulan di Sorong

Nasional
Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Di Hadapan Prajurit, KSAD Perintahkan Komandan Satuan Antisipasi Perkembangan Kelompok Radikal

Nasional
BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

BNPT Sebut Indeks Risiko Terorisme 2021 Lebih Baik dari Target RPJMN

Nasional
Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Dipertanyakan Urgensi dan Aturan Pemberian Pelat Dinas Polri ke Arteria Dahlan

Nasional
Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Fakta-fakta Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah yang Akan Digelar pada 2024

Nasional
Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Mendagri: Banyak Korupsi Terjadi karena Sistem, Perlu Ada Perbaikan

Nasional
KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

KSAD Bakal Sertijab Pangkostrad dan 5 Pangdam Baru Senin Depan

Nasional
KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

KSP: PTM 100 Persen Tetap Berjalan dengan Pengawasan Ketat

Nasional
DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

DPR Bahas Tahapan Pemilu 2024 Setelah Komisioner KPU-Bawaslu Baru Terpilih

Nasional
Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Dugaan Suap Bupati Musi Banyuasin, KPK Dalami Aliran Dana ke Dodi Alex Noerdin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.