Perusahaan Malaysia, China, dan Singapura Diduga Terlibat Kebakaran Hutan

Kompas.com - 12/10/2015, 14:14 WIB
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti KAHFI DIRGA CAHYA/KOMPAS.COMKapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengungkapkan keterlibatan sejumlah perusahaan asing dalam kasus kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Beberapa korporasi tersebut diketahui berasal dari Malaysia, China, dan Singapura.

"Perusahaan ada yang di dalam negeri, ada juga yang investor asing. (Ada) dari Malaysia, ada dari China. Ada juga dari Singapura, tetapi masih dalam penyelidikan," ujar Badrodin dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).

Badrodin mengatakan, hingga 12 Oktober 2015, terdapat 244 laporan yang diterima Polri terkait tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Dari laporan tersebut, sebanyak 26 laporan masih dalam tahap penyelidikan, sementara 218 laporan sudah dalam tahap penyidikan.

Kemudian, dari 218 penyidikan, terdapat 113 kasus perorangan dan 48 kasus melibatkan perusahaan. Sebanyak 57 kasus sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh kejaksaan.

Badrodin mengatakan, saat ini sudah 12 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, untuk perorangan, sudah 209 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Ada empat perusahaan yang sudah masuk ke tahap satu, tinggal tunggu diserahkan kepada jaksa penuntut. Mereka dikenakan pasal terkait pembakaran hutan dan lahan, yaitu Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan ancaman minimal tiga tahun penjara, maksimal 10 tahun, dan denda maksimal Rp 10 miliar," kata Badrodin.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Prediksi BKKBN, 7 Juta Bayi Berpotensi Stunting pada 2024

Nasional
Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Pleidoi Pinangki dan Kuasa Hukumnya

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Nasional
Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Jokowi Ajak Umat Kristen Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Soal Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Anggota DPR: Harus Diatur Ketat agar Tak Timbulkan Ketidakadilan Sosial

Nasional
Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Mantan Direktur Garuda Indonesia Didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional
Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Zulkifli Hasan: Revisi UU Pemilu Belum Saatnya Dilakukan

Nasional
Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Nasional
Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Nasional
LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Nasional
BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

BNPB: 2 Orang Meninggal akibat Banjir di Manado

Nasional
Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Eks Direktur Garuda Indonesia Didakwa Terima Suap Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Potensi Aset Rp 2.000 Triliun Per Tahun, Jokowi Ingin Pemanfaatan Wakaf Diperluas

Nasional
Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Masuknya Warga Negara China ke Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X