Kompas.com - 10/10/2015, 09:31 WIB
EditorFidel Ali
JAKARTA, KOMPAS.com- Hasil survei Indo Barometer menyatakan bahwa Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperoleh kepercayaan paling tinggi dari masyarakat sebagai motor perubahan.

"Presiden, KPK dan TNI ketiganya saling berhubungan. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan kepastian keamanan dan hukum," kata direktur eksekutif Indo Barometer M Qodari kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (9/10/2015).

Hasil survei Indo Barometer menyebutkan bahwa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepresidenan memperoleh kepercayaan tertinggi di mata publik dalam kurun satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK.

KPK memperoleh nilai 82 persen, disusul TNI dengan 81 persen, dan Kepresidenan RI 78,6 persen.

Dengan demikian, tambah Qodari tiga lembaga tersebut dapat menjadi motor perubahan Indonesia dalam sektor hukum, keamanan, dan ekonomi.

Dari kacamata publik, lanjut  Qodari, reformasi kelembagaan paling besar telah dilalui lembaga Kepresidenan dan TNI.

Kepresidenan tambahnya tidak lagi absolut seperti di masa Orde Baru, reformasi TNI telah berlalu dari Dwi-Fungsi ABRI ke tentara profesional, dan KPK sebagai motor pemberantasan korupsi di negara ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mengaku tidak heran dengan tingkat kepercayaan tinggi yang diraih lembaga Kepresidenan, KPK, dan TNI.

"Saya tidak kaget kalau publik masih sangat percaya kepada Presiden, KPK dan TNI, karena ketiga lembaga ini yang sukses di mata publik," katanya.

TNI tambahnya selama ini sangat konsisten dan sukses dengan reformasi yang dilakukan. Demikian juga KPK menjadi lembaga antirasuah yang paling sukses di mata publik.

"Hasil survei ini juga mengkonfirmasi bahwa publik sangat mengharapkan KPK tetap ada. Karena itu, rencana DPR dan pemerintah merevisi UU untuk melemahkan KPK tidak tepat," katanya.

Mengenai tingkat kepercayaan kepada Presiden Jokowi yang tinggi, Ray mengatakan, ini bukti publik masih sangat berharap Presiden bisa menuntaskan semua persoalan bangsa dana negara ini.

"Walau popularitas Jokowi kali ini turun, tapi tingkat kepercayaan publik kepada Presiden tetap tinggi. Ini modal bagi Presiden untuk terus berbuat yang baik bagi bangsa ini," katanya.

Survei Indo Barometer tersebut dilaksanakan tanggal 14-22 September 2015 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah responden tercatat 1.200 orang dengan margin of error plus minus tiga persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Puzzle' yang Tersisa dari Kematian Brigadir J, Siapa Sang Dalang Pembunuhan Berencana?

"Puzzle" yang Tersisa dari Kematian Brigadir J, Siapa Sang Dalang Pembunuhan Berencana?

Nasional
Baru Diresmikan, Jokowi Izinkan jika Nama Pelabuhan Pontianak Diganti

Baru Diresmikan, Jokowi Izinkan jika Nama Pelabuhan Pontianak Diganti

Nasional
Jokowi soal Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Brigadir J: Jangan Ragu-ragu, Ungkap Kebenaran

Jokowi soal Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Brigadir J: Jangan Ragu-ragu, Ungkap Kebenaran

Nasional
4 Petugas LPSK Tiba di Rumah Istri Ferdy Sambo untuk Proses Asesmen

4 Petugas LPSK Tiba di Rumah Istri Ferdy Sambo untuk Proses Asesmen

Nasional
KPU Berharap Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Beri Hibah untuk Kantor KPU

KPU Berharap Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Beri Hibah untuk Kantor KPU

Nasional
Resmikan Terminal Kijing, Jokowi: Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

Resmikan Terminal Kijing, Jokowi: Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

Nasional
Mahfud Sebut Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Akan Diumumkan Hari Ini

Mahfud Sebut Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Akan Diumumkan Hari Ini

Nasional
Mencintai Indonesia ala Gerakan Tukar Bendera Rusak dan Lusuh

Mencintai Indonesia ala Gerakan Tukar Bendera Rusak dan Lusuh

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 7 Kajati, Dirdik Jampidsus Ditunjuk Jadi Kajati Riau

Jaksa Agung Mutasi 7 Kajati, Dirdik Jampidsus Ditunjuk Jadi Kajati Riau

Nasional
Mengapa 'Presidential Threshold' Dipertahankan padahal Tak Dinilai Relevan dengan Pemilu Serentak?

Mengapa "Presidential Threshold" Dipertahankan padahal Tak Dinilai Relevan dengan Pemilu Serentak?

Nasional
Kemenkes Bakal Perluas Pemeriksaan jika Kasus Cacar Monyet Terdeteksi di RI

Kemenkes Bakal Perluas Pemeriksaan jika Kasus Cacar Monyet Terdeteksi di RI

Nasional
Pengacara Bharada E Sebut Tembakan ke Dinding Rumah TKP Kasus Brigadir J untuk Rekayasa

Pengacara Bharada E Sebut Tembakan ke Dinding Rumah TKP Kasus Brigadir J untuk Rekayasa

Nasional
Citra KPK yang Tak Seperti Dulu Lagi...

Citra KPK yang Tak Seperti Dulu Lagi...

Nasional
Pengacara: Bharada E dalam Kondisi Aman dan Sehat

Pengacara: Bharada E dalam Kondisi Aman dan Sehat

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Revisi UU ITE, Sudahkah Kita Merdeka Berbicara?

LIVE GASPOL HARI INI: Revisi UU ITE, Sudahkah Kita Merdeka Berbicara?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.