Kompas.com - 09/10/2015, 21:21 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI-Perjuangan Ihsan Soelistyo membantah meminta Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Irmawan untuk menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kendati demikian, Ihsan mengakui bahwa Irmawan menandatangani usulan revisi UU KPK itu saat berada di ruang Fraksi PDI-P.

Ihsan menjelaskan, menjelang rapat paripurna DPR pada Senin (5/10/2015) kemarin, Ihsan memang mengunjungi ruangan Fraksi PDI-P. Dia bersama sejumlah anggota fraksi lainnya ada disana untuk menemui Irmawan. Namun, menurut dia, kunjungan Irmawan itu adalah kunjungan biasa dan sama sekali tidak berhubungan dengan revisi UU KPK.

"Dia hanya main ke ruangan fraksi, biasalah selama ini kita kerja sama dalam konteks mungkin kita KIH-KMP, dia datang, biasa itu," kata Ihsan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Saat itu memang ada draf usulan revisi UU KPK yang sudah beredar sejak rama di ruang Fraksi PDI-P. Irmawan pun menandatangani usulan itu meski tanpa diminta. "Dia memang datang dan tanda tangan itu saya akui, tapi enggak disuruh," ucap Ihsan.

Ihsan mengatakan, sebagai anggota Fraksi PDI-P, dia tidak mungkin berani meminta apalagi menyuruh anggota fraksi lain. Dia merasa tidak punya hak untuk melakukan itu. "Tidak ada jalur bagi saya untuk minta fraksi lain tanda tangan. Kalau sama-sama satu fraksi okelah," ucapnya.

Irmawan sebelumnya mengaku diminta ikut menandatangani usulan revisi UU KPK oleh sejumlah anggota Fraksi PDI-P lainnya. Irmawan mengaku, menjelang rapat paripurna pada Senin (5/6/2015) lalu, dia diminta untuk datang ke ruang Fraksi PDI-P. Di sana ada Ihsan Soelistyo dan sejumlah anggota yang menyodorkan dokumen usulan revisi untuk ditandatangani.

"Anggota yang lainnya saya lupa. Ada tiga sampai empat orang," ujarnya.

Dengan alasan karena terburu-buru untuk rapat paripurna, Irmawan pun tak sempat membaca draf dan pasal-pasal yang akan direvisi. Dia langsung menandatangani dokumen yang disodorkan. (Baca: Politisi PKB Ini Mengaku Diminta F-PDIP ikut Tanda Tangan Revisi UU KPK)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.