JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yakin bahwa rekomendasi Pansus Pelindo II akan dijalankan, mulai dari Presiden hingga penegak hukum.
"Ya gila aja kalau rekomendasi Pansus (Pelindo) tidak dilaksanakan. DPR kan institusi negara. Anarki dong namanya, tanpa negara (kalau tidak dijalankan)," ujar Masinton di kompleks Mabes Polri, Kamis (8/10/2015).
Pembentukan Pansus itu sendiri disetujui dalam Rapat Paripurna VI Masa Sidang I Tahun 2015/2016 di Kompleks Parlemen, Senin (5/10/2015) lalu. Masinton melanjutkan, Pansus akan memanggil seluruh pihak yang terlibat dalam tata kelola PT Pelindo II, mulai dari jajaran direksi hingga Menteri BUMN.
Dalam waktu dekat, Pansus akan menyusun agenda siapa saja pihak-pihak yang akan dipanggil. Beberapa poin yang diduga terjadi kesalahan, antara lain soal perpanjangan kontrak, ketenagakerjaan di PT Pelindo II hingga dugaan pelanggaran dalam pengadaan mobile crane yang juga lagi diusut Polisi.
"Jadi segala bentuk penyimpangan, aturan, pelanggaran hukum, akan terungkap di pansus," ujar dia.
Muaranya, Masinton melanjutkan, Pansus akan memberi rekomendasi ke Presiden dan penegak hukum. Rekomendasi kemungkinan berupa strategi tata kelola kembali BUMN yang baik dan benar.
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri tengah melengkapi berkas penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane di PT Pelindo II. Penyidik telah memeriksa 24 saksi dari internal ataupun eksternal PT Pelindo II. Sejauh ini, penyidik juga sudah menetapkan Ferialdy Noerlan sebagai tersangka. Ferialdy adalah Direktur Teknik PT Pelindo II.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.