Kompas.com - 08/10/2015, 14:23 WIB
Anggota sekaligus juru bicara Pansel KPK, Betti Alisjahbana. indra/kompas.comAnggota sekaligus juru bicara Pansel KPK, Betti Alisjahbana.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK 2015) Betti Alisjahbana menyayangkan munculnya usulan dari DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurut Betti, KPK akan dilemahkan melalui revisi UU tersebut.

Betti mengungkapkan, kekhawatirannya itu muncul setelah menerima salinan draf RUU KPK. Ia menilai, ada yang janggal dengan usulan untuk membatasi masa kerja KPK, kewenangan, dan membatasi kasus dugaan korupsi yang dapat ditindak oleh KPK.

"Kekhawatiran saya bahwa revisi ini akan membuat KPK menjadi lemah dan upaya pemberantasan korupsi mengalami kemunduran," kata Betti, kepada Kompas.com, Kamis (8/10/2015).

Korupsi di Indonesia, lanjut dia, merupakan kejahatan luar biasa sehingga penanganannya harus dilakukan dengan luar biasa.

"Kita membutuhkan KPK yang kuat untuk koordinasi dan supervisi instasi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi," ujarnya.

Oleh karena itu, ia mendorong agar DPR mendahulukan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK yang lolos seleksi Pansel daripada mewacanakan revisi UU KPK.

"Mestinya kita lanjutkan momentum ini dengan DPR segera melakukan fit and proper test terhadap 8 nama calon pimpinan KPK," kata Betti.

Ada enam fraksi di DPR yang mengusulkan perubahan UU KPK saat rapat Badan Legislasi DPR, Selasa (6/10/2015) kemarin. Fraksi tersebut adalah Fraksi PDI Perjuangan, Nasdem, PPP, Hanura, PKB, dan Golkar.

Beberapa poin revisi yang menjadi perhatian, antara lain KPK diusulkan untuk tidak lagi menyelidik dan menyidik perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum.

KPK juga dilarang menangani perkara yang nilai kerugian negaranya di bawah Rp 50 miliar. Selain itu, KPK diusulkan hanya memiliki masa keberadaan selama 12 tahun. Fungsi pendidikan antikorupsi pada KPK juga diusulkan dihilangkan.

Ada juga usulan bahwa hanya pegawai negeri sipil (PNS) Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang boleh menjadi pegawai KPK.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Nasional
Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Nasional
Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Nasional
Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Nasional
Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Nasional
Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Nasional
Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.