Fahri Hamzah Usul KPK Digabung dengan Ombudsman

Kompas.com - 08/10/2015, 13:53 WIB
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, saat menghadiri Musyawarah Nasional ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (14/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPolitisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, saat menghadiri Musyawarah Nasional ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (14/9/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digabungkan dengam Ombudsman dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut, KPK dan Ombudsman di Indonesia bisa meniru pemberantasan korupsi di Belanda.

“Seperti di Belanda, Ombudsman lebih penting makanya saya pernah mengusulkan KPK digabungkan dengan Ombudsman karena efeknya KPK bisa langsung fokus pada pemberantasan korupsi terhadap pelayanan publik,” ujar Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Fahri menilai, potensi sarang korupsi di Indonesia salah satunya berada pada sektor pelayanan publik. Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengatakan, maraknya tindak pidana korupsi pada sektor pelayanan publik belum terpantau dengan baik oleh KPK.

“Yang kacau di Republik ini kan pelayanan publik, pengacauan aturan tender, pengacauan pengurusan SIM, ngurus KTP, izin, dan sebagainya. Di Belanda Ombudsman masuk konstitusi saya malah menginginkan KPK dan Ombudsman dimasukan ke konstitusi,” kata dia.

Ia tidak mempermasalahkan jika hal tersebut membuat Undang-Undang Dasar 1945 harus diamandemen untuk kelima kalinya. Fahri juga mengusulkan agar KPK tidak memiliki kewenangan dalam penuntutan seperti lembaga antikorupsi di Hongkong.

“’KPK’ Hongkong itu tidak bisa menuntut, karena itu mereka masuk ke dalam criminal justice system. ‘KPK’ di sana menghormati jaksa sebagai dominus litis (pengendali perkara),” ujarnya.

Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil. Nasir menilai, KPK perlu mendorong para pejabat yang berada di dalam sektor pelayanan publik agar bisa menciptakan transparansi birokrasi yang lebih baik seperti di Korea Selatan.

"Jadi, ada integritas pejabat yang bekerja di wilayah-wilayah pelayanan publik dan akhirnya Korsel berhasil. Nah, Indonesia tidak mengikuti seperti itu," kata Nasir saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/9/2015) lalu.

Menurut dia, selama ini KPK tidak memperhatikan sektor pelayanan publik. Padahal, kata dia, sektor tersebut merupakan salah satu sarang munculnya tindak pidana korupsi selain di pemerintahan.

"KPK harus berusaha untuk membangun satu sistem yang kemudian di sektor-sektor pelayanan publik ini agar tidak terjadi transaksi yang ilegal," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditembak KKB, Dua Prajurit TNI Gugur ketika Dievakuasi ke Timika

Ditembak KKB, Dua Prajurit TNI Gugur ketika Dievakuasi ke Timika

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Dukung Vaksinasi Covid-19 lewat Alokasi Anggaran

Kemendagri Minta Pemda Dukung Vaksinasi Covid-19 lewat Alokasi Anggaran

Nasional
Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

Nasional
PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

Nasional
Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Nasional
Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Nasional
Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Nasional
9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

Nasional
Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Nasional
Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

Nasional
Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X