Fahri Hamzah Usul KPK Digabung dengan Ombudsman

Kompas.com - 08/10/2015, 13:53 WIB
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, saat menghadiri Musyawarah Nasional ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (14/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPolitisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, saat menghadiri Musyawarah Nasional ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (14/9/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digabungkan dengam Ombudsman dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut, KPK dan Ombudsman di Indonesia bisa meniru pemberantasan korupsi di Belanda.

“Seperti di Belanda, Ombudsman lebih penting makanya saya pernah mengusulkan KPK digabungkan dengan Ombudsman karena efeknya KPK bisa langsung fokus pada pemberantasan korupsi terhadap pelayanan publik,” ujar Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Fahri menilai, potensi sarang korupsi di Indonesia salah satunya berada pada sektor pelayanan publik. Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengatakan, maraknya tindak pidana korupsi pada sektor pelayanan publik belum terpantau dengan baik oleh KPK.

“Yang kacau di Republik ini kan pelayanan publik, pengacauan aturan tender, pengacauan pengurusan SIM, ngurus KTP, izin, dan sebagainya. Di Belanda Ombudsman masuk konstitusi saya malah menginginkan KPK dan Ombudsman dimasukan ke konstitusi,” kata dia.

Ia tidak mempermasalahkan jika hal tersebut membuat Undang-Undang Dasar 1945 harus diamandemen untuk kelima kalinya. Fahri juga mengusulkan agar KPK tidak memiliki kewenangan dalam penuntutan seperti lembaga antikorupsi di Hongkong.

“’KPK’ Hongkong itu tidak bisa menuntut, karena itu mereka masuk ke dalam criminal justice system. ‘KPK’ di sana menghormati jaksa sebagai dominus litis (pengendali perkara),” ujarnya.

Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil. Nasir menilai, KPK perlu mendorong para pejabat yang berada di dalam sektor pelayanan publik agar bisa menciptakan transparansi birokrasi yang lebih baik seperti di Korea Selatan.

"Jadi, ada integritas pejabat yang bekerja di wilayah-wilayah pelayanan publik dan akhirnya Korsel berhasil. Nah, Indonesia tidak mengikuti seperti itu," kata Nasir saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/9/2015) lalu.

Menurut dia, selama ini KPK tidak memperhatikan sektor pelayanan publik. Padahal, kata dia, sektor tersebut merupakan salah satu sarang munculnya tindak pidana korupsi selain di pemerintahan.

"KPK harus berusaha untuk membangun satu sistem yang kemudian di sektor-sektor pelayanan publik ini agar tidak terjadi transaksi yang ilegal," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diperpanjang Hingga 22 Maret, Begini Mekanisme Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro

Diperpanjang Hingga 22 Maret, Begini Mekanisme Pelaksanaan PPKM Berskala Mikro

Nasional
UPDATE: Bertambah 129,  Pasien Covid-19 Meninggal Kini 37.026 Orang

UPDATE: Bertambah 129, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 37.026 Orang

Nasional
Lahan Tersangka Kasus Asabri Sonny Widjaja dan Adam Damiri Diblokir Kejagung

Lahan Tersangka Kasus Asabri Sonny Widjaja dan Adam Damiri Diblokir Kejagung

Nasional
UPDATE: Bertambah 6.971, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 1.368.069

UPDATE: Bertambah 6.971, Kasus Covid-19 Indonesia Kini Capai 1.368.069

Nasional
Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Nasional
Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Sambutan Moeldoko Setelah Ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat Versi KLB Kontra-AHY

Nasional
Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Marzuki Alie Jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB Kontra AHY

Nasional
Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Masuknya Virus Corona B.1.1.7: Tanggapan Jokowi, Satgas Covid-19, hingga Kemenkes

Nasional
Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Mendesak Kontekstualisasi Pancasila

Nasional
Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Diklaim Tekan Kasus Harian Covid-19 hingga 50 Persen, Jadi Alasan Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Nasional
Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Nasional
Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih

Nasional
Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Jadi Ketua Dewan Pembina, Marzuki Alie: Saya dan Pak Moeldoko Akan Bergandengan Tangan

Nasional
Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Ditetapkan Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Nasional
Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Panglima TNI Lepas 199 Prajurit MTF TNI Kontingen Garuda ke Lebanon

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X