Kompas.com - 08/10/2015, 12:00 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah KOMPAS.com/Sabrina AsrilWakil Ketua DPR Fahri Hamzah
Penulis Dani Prabowo
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, DPR berencana mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait rencana pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. DPR ingin berkonsultasi terlebih dahulu sebelum melangkah ke dalam pembahasan yang lebih jauh.

"Menurut saya jangan melangkah jauh Baleg (Badan Legislatif DPR) itu. Kita tanya dulu nih, mau enggak diubah? Sebab, kalau Presiden tidak kirim orang, ya tidak berubah," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Menurut Fahri, saat ini masih terlalu dini untuk meributkan substansi dalam perubahan UU KPK. Hal itu karena belum ada kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR dalam melihat apakah ada persoalan implementasi UU KPK.

"Problemnya sepakat dulu, ada atau enggak masalahnya? Kalau ada masalah, ya ayo (dibahas)," kata dia.

Ia menyebutkan bahwa sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia berbeda dari presidensial di negara lain. Di Indonesia, harus ada kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif dalam pembuatan UU. Adapun di negara lain, UU dibuat oleh badan legislatif dan Presiden hanya bertugas melaksanakan UU tersebut. "Tapi Presiden bisa melakukan veto terhadap UU itu kalau dia tidak suka," ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, DPR tidak perlu menunjukkan nafsu untuk membahas revisi UU KPK. Menurut dia, problem yang terjadi di tubuh KPK selama ini sebenarnya bukan berasal dari DPR, melainkan dari pemerintah.

"Sekarang siapa yang berhentikan pimpinan KPK, siapa? Presiden. Yang menjadikan tersangka pimpinan KPK, siapa? Lembaga di bawah presiden. Yang membuat perppu siapa? Presiden. Yang usulkan pembahasan awal siapa? Pemerintah. Kenapa kemudian DPR yang jadi persoalan," kata Fahri.

Dalam rapat pleno Badan Legislatif DPR, Selasa lalu, enam fraksi mengusulkan agar revisi atas UU KPK dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2015. Fraksi tersebut juga mengusulkan agar revisi ini menjadi inisiasi DPR, bukan pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.