ICW: DPR Setahun Tanpa Kerja

Kompas.com - 08/10/2015, 06:20 WIB
Sidang paripurna DPR, Senin (5/10/2015) KOMPAS.com/DANI PRABOWOSidang paripurna DPR, Senin (5/10/2015)
Penulis Icha Rastika
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch menilai Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 minim prestasi. Dalam masa jabatannya yang genap berusia satu tahun pada 1 Oktober 2015, DPR dinilai lebih banyak menciptakan polemik dibanding bekerja sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPR.

"DPR setahun tanpa kerja. Alih-alih menghasilkan prestasi, DPR sejauh ini lebih dipenuhi dengan polemik yang konroversial," kata Koordinator Divisi Korupsi ICW Donal Fariz di Jakarta, Rabu (6/10/2015).

Bahkan, lanjut Donal, polemik sudah dimulai sejak para wakil rakyat tersebut dilantik dan menggelar rapat paripurna pertama kalinya. "Mulai dari polemik berebut kursi pimpinan DPR hingga berbagai kontroversi proyek fantastis yang menelan anggaran triliunan rupiah," ujarnya.

Lebih jauh, Donal menyampaikan bahwa kinerja DPR 2014-2019 dapat diukur melalui kerja para wakil rakyat tersebut yang meliputi tiga fungsi DPR, yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Terkait fungsi legislasi, ICW menilai capaian DPR dalam bidang ini merupakan titik lemah kinerja DPR.

Dari 38 rancangan undang-undang yang menjadi prioritas pada 2015, DPR baru berhasil menyelesaikan dan mengesahkan dua undang-undang, yakni UU Pilkada dan UU Pemerintah Daerah. Adapun UU MD3 hanya disahkan DPR 2014-2019 setelah melalui pembahasan oleh DPR periode sebelumnya.

"Padahal anggaran DPR untuk pelaksanaan fungsi legislasi pada rincian APBN 2015 mencapai Rp 246 miliar," kata Donal.

Di samping itu, UU yang dihasilkan DPR 2014-2019 ini tergolong kontroversial. ICW menilai UU yang disahkan tersebut cenderung mencerminkan kepentingan anggota Dewan dibandingkan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Donal lantas mencontohkan UU Pilkada yang menimbulkan tarik ulur antara proses pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung. UU Pilkada juga dinilai mempersulit syarat calon dengan menambah syarat dukungan KTP untuk calon independen dan syarat dukungan partai bagi calon melalui jalur partai politik. "Hal ini dapat berimplikasi pada minimnya kandidat pilkada," kata Donal.

Ia juga menilai bahwa lemahnya kinerja DPR terkait fungsi legislasi ini menunjukkan minimnya kapasitas anggota DPR. Padahal, anggota DPR saat ini sudah didukung dua staf dan lima tenaga ahli. Selain masalah kapasitas anggota Dewan, ICW menilai konflik internal kelembagaan menjadi salah satu faktor yang melemahkan kinerja DPR dalam menghasilkan produk undang-undang.

"DPR sempat vakum, bikin DPR tandingan, berebut kursi dan alat kelengkapan. Ini faktor utama yang membuat fungsi legislasi kedodoran, lemahnya leadership anggota DPR RI juga mempengaruhi," tutur Donal.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Nasional
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Nasional
Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Nasional
Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X