Inisiator Harap Revisi UU KPK Rampung Sebelum KPK Punya Pimpinan Baru

Kompas.com - 08/10/2015, 05:05 WIB
Logo KPK KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Logo KPK
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun berharap revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi rampung sebelum proses pemilihan lima pimpinan KPK berakhir. Dengan demikian, pimpinan yang baru terpilih dapat langsung mengimplementasikan UU yang telah direvisi.

"Gagasan kita adalah memasukkan itu dalam Prolegnas 2015. Karena urgensi pemilihan ketua KPK. Jangan sampai pimpinan KPK yang baru menemui masalah seperti pimpinan KPK sebelumnya," kata Misbakhun yang juga inisiator revisi UU KPK, di Kompleks Parlemen, Rabu (7/10/2015).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, revisi UU KPK merupakan jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi KPK. Sebab, dalam sejumlah penanganan kasus korupsi, lembaga antirasuah itu tak jarang berbenturan dengan aparat penegak hukum lain.

Sementara itu, inisiator lainnya, Masinton Pasaribu mengatakan, revisi dilakukan saat ini untuk menghemat waktu. Sehingga, pimpinan KPK yang baru tak perlu mempelajari UU KPK dua kali, yakni UU yang berlaku saat ini dan UU yang telah rampung revisinya.

"Jadi, agar bisa langsung penetapan, pemberlakuan dengan pimpinan baru. Bisa efektif bekerja dan tidak menyesuaikan lagi," ujarnya.

Belum disetujui semua fraksi

Revisi UU KPK disebut masuk ke dalam Prolegnas 2016 dan menjadi inisiatif pemerintah. Pada pertengahan Juni 2015, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly secara resmi mengusulkan RUU KPK dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

Misbakhun menegaskan, hingga kini belum ada draft yang disepakati bersama oleh DPR dalam mengusulkan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Menurut dia, draft yang ada saat ini merupakan draft yang diusulkan pemerintah saat itu.

"Lihat saja itu usulan DPR apa bukan? Makanya saya heran kenapa kita bahas, sementara ide dan gagasannya belum ada," ujarnya.

Saat Yasonna mengusulkan hal itu, belum semua fraksi di DPR setuju. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyatakan tak pernah mengusulkan perubahan UU KPK. Namun, hingga kini, pemerintah belum menarik usulan percepatan pembahasan RUU KPK yang disampaikan ke Baleg DPR. (Baca juga: Pemerintah Akan Berkoordinasi Sikapi Rencana Revisi UU KPK)

Di sisi lain, dalam rapat pleno Baleg, Selasa (6/10/2015), Ketua Baleg DPR Sareh Wiyono menyebut bahwa DPR hingga kini belum menerima usulan draft RUU KPK dari pemerintah. Sehingga, ada sejumlah anggota dewan dari enam fraksi yang akhirnya mengusulkan agar pembahasan revisi itu menjadi usul inisiatif DPR.

"Pemerintah sampai sekarang belum menyelesaikan naskah akademik dan draft. Sehingga dari anggota menyampaikan agar RUU ini masuk (Prolegnas) 2015," ujarnya.

Keenam fraksi itu adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi PPP, Fraksi Nasdem dan Fraksi PKB. Namun, pembahasan kemarin gagal mencapai kesepakatan untuk menjadikannya revisi UU tersebut menjadi inisiatif DPR. Rencananya, seluruh fraksi akan berkumpul kembali pada Senin pekan depan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

Nasional
Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Nasional
Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Nasional
UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Nasional
Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Nasional
UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

Nasional
UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

Nasional
KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

Nasional
UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

Nasional
Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Nasional
Kemendikbud Tegaskan PTM Terbatas Menyesuaikan Tingkat PPKM

Kemendikbud Tegaskan PTM Terbatas Menyesuaikan Tingkat PPKM

Nasional
Ryamizard Ryacudu, Veteran Perang di Pusaran Kasus Proyek Satelit Kemenhan

Ryamizard Ryacudu, Veteran Perang di Pusaran Kasus Proyek Satelit Kemenhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.