Dalam Lima Tahun, Anggaran DPR Meningkat Hampir Tiga Kali Lipat

Kompas.com - 07/10/2015, 20:39 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
Penulis Icha Rastika
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa anggaran Dewan Perwakilan Rakyat terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2015, anggaran DPR naik hampir tiga kali lipat.

"Anggaran DPR selama kurun waktu lima tahun naik hampir tiga kali lipat, tetapi hasilnya hanya polemik. Inilah potret kinerja DPR yang tanpa kerja," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Donal Fariz di Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Dalam APBN 2010, anggaran DPR yang dialokasikan lebih kurang Rp 1,792 triliun. Anggaran ini naik terus hingga menjadi Rp 3,556 triliun pada APBN 2015. Kenaikan anggaran DPR tidak sampai di situ.

Menurut Donal, terdapat penambahan anggaran lebih kurang Rp 1,635 triliun dalam APBN-P 2015 yang tercatat sebagai tambahan belanja hasil pembahasan. Dengan demikian, anggaran DPR dalam APBN-Perubahan 2015 menjadi Rp 5,191 triliun.

Lebih jauh, Donal menyampaikan bahwa pembengkakan anggaran DPR terjadi pada mata anggaran reses. Saat ini, masing-masing anggota DPR menerima dana reses sebesar Rp 150 juta.

"Jika dikalikan dengan jumlah lima kali reses per tahun, maka setiap anggota Dewan setidaknya memegang Rp 750 juta per tahun. Total dana reses selama satu tahun DPR berjalan sebesar Rp 420 miliar," tutur Donal.

Kendati demikian, menurut dia, kenaikan anggaran DPR ini tidak diikuti dengan peningkatan kinerja. Hal ini tergambar dari minimnya produk undang-undang yang dihasilkan. Dari 38 rancangan undang-undang prioritas pada 2015, DPR baru menyelesaikan dan mengesahkan dua undang-undang, yakni Undang-Undang Pilkada dan UU Pemda. Ditambah satu undang-undang yang disahkan, yakni UU MD3.

"Padahal, anggaran DPR untuk melaksanakan fungsi legislasi pada rincian APBN 2015 mencapai Rp 246 miliar. Pencapaian legislasi ini tentu tidak sebanding dengan besarnya anggaran pada pos tersebut," ujar Donal.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Nasional
Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh 'Gimmick'

Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh "Gimmick"

Nasional
Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Nasional
KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

Nasional
38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

Nasional
Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Nasional
Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Nasional
Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Nasional
Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Nasional
PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

Nasional
Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Nasional
Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Nasional
Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Nasional
Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X