Kompas.com - 07/10/2015, 18:44 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengimbau masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang diusulkan partai yang mendukung revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut ICW, langkah ini bisa menjadi bentuk hukuman yang diberikan masyarakat kepada partai pendukung revisi UU KPK.

"Sudah seharusnya masyarakat menghukum partai yang mendorong revisi UU KPK untuk tidak memilih calon kepala daerah yang diusung partai itu dalam pilkada serentak 2015," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz di Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Draf revisi UU KPK yang diusulkan sejumlah fraksi di DPR mengancam masa depan pemberantasan korupsi. Ini karena dalam draf RUU tentang revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang disusun Dewan Perwakilan Rakyat, disebutkan, komisi itu akan dibubarkan 12 tahun setelah draf RUU itu resmi diundangkan.

Usulan pembatasan usia KPK selama 12 tahun itu tertuang dalam Pasal 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dibagikan kepada anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Pleno Baleg, Selasa (6/10/2015), di Jakarta.

Dalam draf revisi UU KPK itu juga disebutkan, KPK hanya dapat melakukan penyadapan setelah ada bukti permulaan yang cukup dan dengan izin ketua pengadilan negeri. KPK juga hanya dapat mengusut kasus korupsi dengan kerugian negara di atas Rp 50 miliar dan tak boleh melakukan penuntutan.

Revisi UU KPK sebenarnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 dan menjadi inisiatif pemerintah. Namun, kini diusulkan masuk menjadi RUU Prioritas Prolegnas 2015 dan menjadi inisiatif DPR. Ketua Baleg Sareh Wiyono menjelaskan, usulan tersebut diajukan sejumlah anggota dari enam fraksi di DPR.

Dalam dokumen draf RUU KPK diketahui, usulan berasal dari Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Hanura.

Sebenarnya, usulan agar RUU KPK masuk prioritas Prolegnas 2015 sebenarnya pernah diusulkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly pada 16 Juni lalu. Namun, saat itu belum semua fraksi menyetujui usulan tersebut.

Presiden Joko Widodo menampik jika pemerintah mengusulkan percepatan pembahasan revisi UU KPK. Namun, sampai saat ini pemerintah belum juga mencabut usulan percepatan pembahasan RUU KPK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waketum MUI Ajak Warga Indonesia Belajar Banyak dari Buya Syafii yang Telah Berpulang

Waketum MUI Ajak Warga Indonesia Belajar Banyak dari Buya Syafii yang Telah Berpulang

Nasional
Reformasi Jilid II Dinilai Perlu demi Jauhkan Politik dari Oligarki

Reformasi Jilid II Dinilai Perlu demi Jauhkan Politik dari Oligarki

Nasional
Buya Syafii Maarif Wafat, Mahfud MD: Umat Islam dan Bangsa Indonesia Kehilangan Tokoh Besarnya

Buya Syafii Maarif Wafat, Mahfud MD: Umat Islam dan Bangsa Indonesia Kehilangan Tokoh Besarnya

Nasional
Mengenang Kedekatan Buya Syafii dan Jokowi, Sang Guru Bangsa yang Didengar Presiden

Mengenang Kedekatan Buya Syafii dan Jokowi, Sang Guru Bangsa yang Didengar Presiden

Nasional
PBNU Kenang Buya Syafii: Salah Seorang Ulama dan Cendekiawan Terbaik Bangsa Indonesia

PBNU Kenang Buya Syafii: Salah Seorang Ulama dan Cendekiawan Terbaik Bangsa Indonesia

Nasional
Kenang Pesan Buya Syafii Maarif, Anwar Abbas: Muhammadiyah Bukan Hanya Islam, tapi juga Gerakan Ilmu

Kenang Pesan Buya Syafii Maarif, Anwar Abbas: Muhammadiyah Bukan Hanya Islam, tapi juga Gerakan Ilmu

Nasional
Mahfud MD: Buya Syafii Ubah Pandangan Saya Tentang Ideologi dan Beragama

Mahfud MD: Buya Syafii Ubah Pandangan Saya Tentang Ideologi dan Beragama

Nasional
Densus 88: Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Kirim Uang untuk Keluarga Napiter

Densus 88: Mahasiswa Tersangka Teroris di Malang Kirim Uang untuk Keluarga Napiter

Nasional
Buya Syafii Maarif Meninggal, Megawati Beri Pengarahan Khusus bagi Keluarga Besar PDI-P dan BPIP

Buya Syafii Maarif Meninggal, Megawati Beri Pengarahan Khusus bagi Keluarga Besar PDI-P dan BPIP

Nasional
Jokowi: Selamat Jalan Sang Guru Bangsa, Buya Syafi'i Maarif

Jokowi: Selamat Jalan Sang Guru Bangsa, Buya Syafi'i Maarif

Nasional
Buya Syafii Maarif Tutup Usia, Jusuf Kalla: Kita Kehilangan Guru Bangsa

Buya Syafii Maarif Tutup Usia, Jusuf Kalla: Kita Kehilangan Guru Bangsa

Nasional
Tren Vonis Ringan Koruptor di 2021 dan KY yang Dinilai Cuma 'Pajangan'

Tren Vonis Ringan Koruptor di 2021 dan KY yang Dinilai Cuma "Pajangan"

Nasional
Megawati Kenang Buya Syafii Marif sebagai Sosok Saleh yang Rendah Hati

Megawati Kenang Buya Syafii Marif sebagai Sosok Saleh yang Rendah Hati

Nasional
Kenangan Terakhir Jokowi Bersama Buya Syafii Maarif...

Kenangan Terakhir Jokowi Bersama Buya Syafii Maarif...

Nasional
Golkar Berduka atas Wafatnya Buya Syafii Maarif: Bangsa Indonesia Sangat Kehilangan Tokoh Besar

Golkar Berduka atas Wafatnya Buya Syafii Maarif: Bangsa Indonesia Sangat Kehilangan Tokoh Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.