Tjahjo Kumolo Dukung Pelurusan Sejarah soal Bung Karno

Kompas.com - 07/10/2015, 15:37 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat ditemui di Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat ditemui di Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2015).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpendapat bahwa perlu ada pelurusan sejarah sosok presiden pertama RI Soekarno. Ia mendukung penyampaian permintaan maaf oleh pemerintah terkait sikap Soekarno terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hal itu disampaikannya terkait pernyataan Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah, yang mendorong pemerintah meminta maaf karena adanya tuduhan bahwa Soekarno dianggap mendukung PKI.

"Penganugerahan Pahlawan Nasional sudah, Bapak Bangsa sudah, Proklamator sudah, tetapi ada beberapa hal yang belum diluruskan. Di negara-negara lain, pendiri bangsa dihormati, baik di negara besar maupun negara kecil, kenapa kita tidak?" ujar Tjahjo saat ditemui di Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2015).

Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu mengatakan, pelurusan sejarah ini penting untuk memberikan pemahaman pada pelajar dan semua generasi muda sehingga lebih mengenal sosok pemimpin bangsa. Pelurusan sejarah juga dilakukan untuk menghilangkan stigma tertentu yang menimbulkan salah persepsi.

Menurut Tjahjo, pelurusan sejarah itu tidak hanya tentang Soekarno, tetapi juga pahlawan dan tokoh nasional lain. Terkait pelurusan sejarah Bung Karno, Direktur Jenderal Politik Kemendagri akan melakukan kajian dan memberikan rekomendasi tentang wacana permintaan maaf.

"Bagi kami bukan cuma soal permintaan maaf, tapi bagaimana ada keputusan negara soal pelurusan sejarah ini," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR Ahmad Basarah mengatakan bahwa Soekarno merupakan korban dari peristiwa G30S/PKI. Hal yang sama disampaikan oleh politisi PDI-P, Puan Maharani, cucu Soekarno. (Baca Puan Minta Nama Soekarno Dibersihkan dari Tuduhan Dukung PKI)

Basarah menganggap bahwa Soekarno kehilangan kekuasaan karena tuduhan mendukung PKI dan terbitnya Tap MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967. Dalam Pasal 6 Tap MPRS tersebut, disebutkan bahwa Pejabat Presiden Jenderal Soeharto diberi tanggung jawab untuk melakukan proses hukum secara adil guna membuktikan dugaan pengkhianatan Presiden Soekarno. Namun, kata Basarah, hal tersebut tidak pernah dilaksanakan sampai Presiden Soekarno wafat tanggal 21 Juni 1970.

Basarah mengatakan bahwa dengan terbitnya Tap MPR Nomor I Tahun 2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Tap MPRS/MPR sejak Tahun 1960-2002, maka Tap MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 November 2012 juga memberikan anugerah kepada Soekarno sebagai Pahlawan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar dan Tanda Jasa, kata Basarah, gelar Pahlawan Nasional dapat diberikan kepada tokoh bangsa apabila semasa hidupnya tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara.

Basarah menilai bahwa permintaan maaf pemerintah karena menuduh Soekarno mendukung PKI lebih memiliki dasar hukum ketimbang rencana permintaan maaf terhadap korban pelanggaran berat HAM tahun 1965. Meski di sisi lain Basarah beranggapan bahwa negara tidak dapat menghukum secara politik maupun perdata terhadap keturunan aktivis PKI yang tidak tahu dan tidak terlibat dalam peristiwa pemberontakan PKI.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Sebut Ekspor Minyak Sawit Indonesia Turun 11 Persen akibat Pandemi Covid-19

Wapres Sebut Ekspor Minyak Sawit Indonesia Turun 11 Persen akibat Pandemi Covid-19

Nasional
Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkan Lindungi Orangtua dari Covid-19

Peringati Hari Lansia Internasional, Sudahkan Lindungi Orangtua dari Covid-19

Nasional
Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Ketua Satgas Minta BPOM Pastikan Status Halal Vaksin Covid-19

Nasional
IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

Nasional
Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Mahfud Perintahkan Polri Usut Kasus Pembunuhan Warga Sipil di Papua

Nasional
Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Satgas Ingatkan Risiko Penularan Covid-19, di Kantor, Keluarga, hingga Tempat Wisata

Nasional
Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Mahfud Sebut Ada Kelompok yang Provokasi agar Papua Pisah dari Indonesia

Nasional
Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Politik

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Pimpinan Komisi II Minta Polisi Tak Ragu Tertibkan Pelanggar Protokol Covid-19 dalam Pilkada

Nasional
Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Wapres Harap Program Santripreneur Berbasis Kelapa Sawit Gerakkan Potensi Ekonomi Pesantren

Nasional
Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Polisi Telusuri Rekening Cleaning Service dengan Saldo Ratusan Juta dalam Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Mobil Terguling Setelah Tabrak Trotoar di Dekat Gedung DPR/MPR RI

Nasional
Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Prajurit TNI dan Warga Sipil Tewas Ditembak KKB, Mahfud Segera Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Nasional
Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik

Nasional
Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

Menkes: Prioritas Vaksin Covid-19 untuk Tenaga Medis dan Pekerja Berusia 18-59 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X