Enam Fraksi Ini Usul Program Pendidikan Antikorupsi Dihilangkan

Kompas.com - 07/10/2015, 06:59 WIB
Pegiat antikorupsi menggelar gerakan #SaveKPK di area hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta, Minggu (25/1/2015). Gerakan ini merupakan respons terhadap penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi, sekaligus perlawanan terhadap upaya kriminalisasi KPK yang dikhawatirkan akan menghambat gerakan pemberantasan korupsi. KOMPAS / HERU SRI KUMOROPegiat antikorupsi menggelar gerakan #SaveKPK di area hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta, Minggu (25/1/2015). Gerakan ini merupakan respons terhadap penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi, sekaligus perlawanan terhadap upaya kriminalisasi KPK yang dikhawatirkan akan menghambat gerakan pemberantasan korupsi.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah fraksi di DPR mengusulkan agar ke depan, Komisi Pemberantasan Korupsi lebih fokus pada kerja pencegahan daripada pemberantasan. Namun, tugas pencegahan yang berorientasi pada pendidikan antikorupsi justru dihilangkan.

Dihilangkannya aturan tentang pendidikan antikorupsi diusulkan enam fraksi saat rapat Badan Legislasi DPR, Selasa (6/10/2015), mengenai pembahasan draf revisi UU KPK. (baca: Ini Kata Fraksi di DPR yang Usulkan Revisi UU KPK)

Keenam fraksi yang mengusulkan perubahan itu adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi PPP, Fraksi Hanura, Fraksi PKB dan Fraksi Golkar. Sebelumnya, aturan mengenai tugas pencegahan terdapat pada Pasal 13. Pada draf revisi, aturan mengenai itu terdapat pada Pasal 8. (baca: Enam Fraksi di DPR Usulkan Masa Tugas KPK Hanya 12 Tahun)

Disebutkan, ada enam langkah yang dapat diambil KPK untuk mengefektifkan pencegahan korupsi. Pada huruf a sampai e, tidak ada perbedaan antara isi Pasal 8 draf revisi UU KPK dengan Pasal 13 UU KPK, yaitu KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara"; dan "menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi". Kemudian, "merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan korupsi tindak pidana korupsi"; "melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum"; dan "melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi".

Sementara, isi Pasal 13 yang dihilangkan terdapat pada huruf c yang berbunyi, KPK dalam rangka pencegahan berwenang "menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan". (baca: Tugas Pemberantasan Korupsi Dihilangkan dalam RUU KPK Usulan DPR)

Terdapat penambahan pada Pasal 8 draf revisi UU KPK, tepatnya pada huruf e yang menyatakan, KPK berwenang "meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi".

Tak ada perwakilan KPK di daerah

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain hilangnya aturan tentang pendidikan antikorupsi, DPR juga mengusulkan agar KPK tak perlu membuat perwakilan di daerah. Padahal, pada Pasal 19 ayat (2) Bab IV tentang Tempat Kedudukan, Tanggung Jawab, dan Susunan Organisasi UU KPK disebutkan "KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi".

Wacana pembukaan cabang KPK di daerah sempat mencuat pada akhir 2014 lalu. Saat itu, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, KPK akan membuka cabang di tiga zona, yaitu zona barat di Sumatera, zona tengah di Kalimantan, dan zona timur di Sulawesi. Akan tetapi, KPK masih menunggu persetujuan DPR terkait anggaran pembukaan cabang itu.

"Kita belum tahu apakah itu nanti akan disetujui pemerintah dan DPR. Sebab, ini kan terkait alokasi anggaran," kata Abraham, di Gedung KPK, Senin (15/12/2014).

Rencana pembukaan cabang itu juga dikritisi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut JK, pegawai KPK masih minim dari sisi jumlah. Semetara, Sekretaris Kabinet saat itu, Andi Widjajanto, mengatakan, pemerintah siap mendukung inisiatif KPK jika bertujuan menunjang fungsi dan tugas KPK.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak setuju dengan rencana KPK membuka perwakilan di daerah. Ia menilai, rencana KPK itu akan membebani APBN.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM Sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM Sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

Nasional
Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Nasional
Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional
Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

Nasional
11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game 'Free Fire' Tersebar di Sumatera hingga Papua

11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game "Free Fire" Tersebar di Sumatera hingga Papua

Nasional
Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Nasional
Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Nasional
Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Nasional
KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

Nasional
Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Nasional
Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' oleh Anggota DPR

Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan "Kemenag Hadiah untuk NU" oleh Anggota DPR

Nasional
Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Nasional
Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Nasional
Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

Menag: Kalau Umrah Bisa Diselenggarakan dengan Baik, Ibadah Haji Akan Terbuka Lebar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.