TNI Diminta Fokus Hadapi Ancaman "Proxy War"

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk fokus mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai macam ancaman pertahanan dan keamanan pada abad ke-21, khususnya proxy war yang berpotensi mengancam keutuhan Indonesia.

"TNI harus sigap terhadap berbagai macam jenis tantangan abad ke-21, tantangan tersebut adalah peperangan yang sarat dengan teknologi, sarat menggunakan cyber, dan perang proxy. Perang proxy ini tanpa senjata, tapi dampaknya luar biasa," ujar Tantowi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Politisi Partai Golkar tersebut menyebutkan bahwa proxy war merupakan jenis perang yang dilakukan tanpa senjata, tetapi mampu menimbulkan dampak yang destruktif dan masif serta mengancam keutuhan NKRI. Ia mencontohkan semakin maraknya konflik-konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok etnis, agama, suku, ras, hingga golongan politik, patut menjadi perhatian utama TNI dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap konflik-konflik tersebut.

"Kita tidak bisa menyikapinya sebagai gejala sosial biasa, karena ini bisa saja dilakukan oleh tangan-tangan asing yang menginginkan bangsa ini hancur," kata dia.

Proxy war dikenal sebagai perang yang terjadi ketika lawan kekuatan menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti berkelahi satu sama lain secara langsung. Sementara kekuasaan kadang-kadang digunakan pemerintah sebagai proxy, aktor non-negara kekerasan, dan tentara bayaran pihak ketiga lainnya yang lebih sering digunakan.

Selain itu, kata dia, TNI juga harus memperhatikan ancaman perang siber (cyber war). Hal tersebut membuat TNI harus menjalin kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam bidang pertahanan dan keamanan untuk menghadapi proxy war dan perang siber.

"Karena persoalan perang cyber, kita di-bully di dunia cyber oleh orang-orang yang tidak kita kenal itu harus ditangani dengan serius oleh kementerian dan lembaga terkait secara terpadu dan TNI sebagai garda terdepan," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, TNI dihadapkan pada persoalan yang semakin kompleks seiring tantangan yang dihadapi Indonesia. Setidaknya, ada empat persoalan yang menanti TNI untuk segera diselesaikan.

"Tantangan besar yang dihadapi negara dan TNI saat ini, pertama, adalah meningkatnya tensi konflik politik dan keamanan di berbagai kawasan, termasuk Laut China Selatan," kata Mahfudz dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/10/2015).

Tantangan kedua adalah kejahatan lintas negara non-tradisional yang semakin merebak, seperti terorisme, kejahatan siber, dan separatisme internasional. TNI juga menghadapi pertarungan kepentingan ekonomi terhadap beragam sumber daya yang menggunakan metode proxy war.

"Keempat, membesarnya potensi bencana alam akibat dampak persoalan lingkungan," ujarnya.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah tugas pokok TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI yang kini tengah mengembangkan diri sebagai negara maritim. TNI juga dituntut mampu memantau semua wilayah, menjaga sumber daya, serta menghadapi segala gangguan terhadap wilayah dan sumber daya alam.