Kompas.com - 05/10/2015, 16:35 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk fokus mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai macam ancaman pertahanan dan keamanan pada abad ke-21, khususnya proxy war yang berpotensi mengancam keutuhan Indonesia.

"TNI harus sigap terhadap berbagai macam jenis tantangan abad ke-21, tantangan tersebut adalah peperangan yang sarat dengan teknologi, sarat menggunakan cyber, dan perang proxy. Perang proxy ini tanpa senjata, tapi dampaknya luar biasa," ujar Tantowi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Politisi Partai Golkar tersebut menyebutkan bahwa proxy war merupakan jenis perang yang dilakukan tanpa senjata, tetapi mampu menimbulkan dampak yang destruktif dan masif serta mengancam keutuhan NKRI. Ia mencontohkan semakin maraknya konflik-konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok etnis, agama, suku, ras, hingga golongan politik, patut menjadi perhatian utama TNI dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap konflik-konflik tersebut.

"Kita tidak bisa menyikapinya sebagai gejala sosial biasa, karena ini bisa saja dilakukan oleh tangan-tangan asing yang menginginkan bangsa ini hancur," kata dia.

Proxy war dikenal sebagai perang yang terjadi ketika lawan kekuatan menggunakan pihak ketiga sebagai pengganti berkelahi satu sama lain secara langsung. Sementara kekuasaan kadang-kadang digunakan pemerintah sebagai proxy, aktor non-negara kekerasan, dan tentara bayaran pihak ketiga lainnya yang lebih sering digunakan.

Selain itu, kata dia, TNI juga harus memperhatikan ancaman perang siber (cyber war). Hal tersebut membuat TNI harus menjalin kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam bidang pertahanan dan keamanan untuk menghadapi proxy war dan perang siber.

"Karena persoalan perang cyber, kita di-bully di dunia cyber oleh orang-orang yang tidak kita kenal itu harus ditangani dengan serius oleh kementerian dan lembaga terkait secara terpadu dan TNI sebagai garda terdepan," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, TNI dihadapkan pada persoalan yang semakin kompleks seiring tantangan yang dihadapi Indonesia. Setidaknya, ada empat persoalan yang menanti TNI untuk segera diselesaikan.

"Tantangan besar yang dihadapi negara dan TNI saat ini, pertama, adalah meningkatnya tensi konflik politik dan keamanan di berbagai kawasan, termasuk Laut China Selatan," kata Mahfudz dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/10/2015).

Tantangan kedua adalah kejahatan lintas negara non-tradisional yang semakin merebak, seperti terorisme, kejahatan siber, dan separatisme internasional. TNI juga menghadapi pertarungan kepentingan ekonomi terhadap beragam sumber daya yang menggunakan metode proxy war.

"Keempat, membesarnya potensi bencana alam akibat dampak persoalan lingkungan," ujarnya.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah tugas pokok TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI yang kini tengah mengembangkan diri sebagai negara maritim. TNI juga dituntut mampu memantau semua wilayah, menjaga sumber daya, serta menghadapi segala gangguan terhadap wilayah dan sumber daya alam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formappi Sebut Kebijaksanaan Puan Diuji Ketika Memimpin Rapat Paripurna

Formappi Sebut Kebijaksanaan Puan Diuji Ketika Memimpin Rapat Paripurna

Nasional
Pemerintah Buka Lagi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, KSAL: Kita Loyal, Kita Laksanakan Tugas

Pemerintah Buka Lagi Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng, KSAL: Kita Loyal, Kita Laksanakan Tugas

Nasional
Luhut dan Deretan Julukan Tak Resmi

Luhut dan Deretan Julukan Tak Resmi

Nasional
RI Bertransisi Menuju Endemi Covid-19, IDI: Tunggu 2 Pekan Lagi Ada Peningkatan atau Tidak

RI Bertransisi Menuju Endemi Covid-19, IDI: Tunggu 2 Pekan Lagi Ada Peningkatan atau Tidak

Nasional
MUI Bakal Bahas Fatwa Hewan Kurban yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku

MUI Bakal Bahas Fatwa Hewan Kurban yang Terkena Penyakit Mulut dan Kuku

Nasional
Penyuluh Perikanan Jadi Garda Terdepan dalam Program Prioritas Kementerian KP

Penyuluh Perikanan Jadi Garda Terdepan dalam Program Prioritas Kementerian KP

Nasional
TNI AL Selidiki Tiga Kapal yang Diduga Langgar Ketentuan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng

TNI AL Selidiki Tiga Kapal yang Diduga Langgar Ketentuan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng

Nasional
Pemaksaan Aborsi Belum Masuk UU TPKS, ICJR Harap Bisa Diakomodasi di RKUHP

Pemaksaan Aborsi Belum Masuk UU TPKS, ICJR Harap Bisa Diakomodasi di RKUHP

Nasional
Waspadai Penggalangan Dana Teroris, Masyarakat Diminta Hati-hati Salurkan Sumbangan

Waspadai Penggalangan Dana Teroris, Masyarakat Diminta Hati-hati Salurkan Sumbangan

Nasional
Luhut Ditunjuk Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Dasco: Yang Penting Cepat Tuntas

Luhut Ditunjuk Jokowi Urus Masalah Minyak Goreng, Dasco: Yang Penting Cepat Tuntas

Nasional
Dasco Minta Gerindra Kencangkan Barisan Usai Jokowi Undang Ganjar ke Acara Projo

Dasco Minta Gerindra Kencangkan Barisan Usai Jokowi Undang Ganjar ke Acara Projo

Nasional
Zulhas Ajak Ketua KPK Dorong Penghapusan 'Presidential Threshold' 20 Persen

Zulhas Ajak Ketua KPK Dorong Penghapusan "Presidential Threshold" 20 Persen

Nasional
Jokowi Tawarkan 4 Konsep Resiliensi Hadapi Risiko Bencana Dunia

Jokowi Tawarkan 4 Konsep Resiliensi Hadapi Risiko Bencana Dunia

Nasional
KSAD Tak Toleransi Prajurit yang Terlibat Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

KSAD Tak Toleransi Prajurit yang Terlibat Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Nasional
5 Prajurit TNI AD Ditahan Terkait Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

5 Prajurit TNI AD Ditahan Terkait Kasus Kerangkeng Manusia Langkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.