Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lembaga Legislatif, Mereka Mewakili Siapa?

Kompas.com - 02/10/2015, 15:09 WIB
Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

Tak berbeda

Sejumlah langkah DPR periode ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan DPR periode lalu. Pada satu tahun pertama setelah dilantik, DPR periode 2009-2014 juga banyak mengusulkan program kontroversial.

Pada awal 2010, DPR di bawah pimpinan Marzuki Alie merencanakan pembangunan gedung baru dengan anggaran Rp 1,8 triliun. Alasannya, Gedung Nusantara I yang dibangun tahun 1995 yang selama ini digunakan sebagai ruang kerja anggota DPR sudah tidak layak huni.

Tidak hanya itu, DPR juga mengusulkan dana aspirasi daerah pemilihan yang besarnya Rp 15 miliar per tahun untuk setiap anggota DPR. Namun, usulan itu tak terealisasi karena banyak protes dari masyarakat.

Gagal mendapatkan dana aspirasi, DPR merancang pembangunan rumah aspirasi di setiap daerah pemilihan. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) saat itu menghitung kebutuhan dana untuk membangun rumah aspirasi, yakni Rp 209 miliar. BURT berdalih rumah aspirasi itu merupakan amanat Pasal 203 Peraturan Tata Tertib DPR 2010-2015. Namun, keinginan DPR itu juga mendapat penolakan masyarakat.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang melihat ada kecenderungan pada tahun pertama, DPR lebih mementingkan diri sendiri. "Kemungkinan itu terkait dengan upaya mengembalikan biaya politik yang telah mereka keluarkan saat pemilu," katanya.

Selain itu, anggota DPR juga terkesan sengaja menggunakan tahun pertama mengajukan usulan-usulan kontroversial meski taruhannya adalah citra lembaga terpuruk. "Mereka berpikir masih ada empat tahun lagi untuk memulihkan citra. Toh, masyarakat mudah lupa dan mudah memaafkan," ujar Salang.

Namun, sejarah menunjukkan, selama ini kinerja DPR juga jarang menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan pada tahun kedua dan berikutnya. Bahkan, pada tahun keempat dan kelima dari masa tugasnya, sebagian besar anggota DPR sudah sibuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu.

Waktu akan menunjukkan, apakah sejarah itu akan terulang di DPR periode 2014-2019. Satu hal yang pasti, kinerja DPR selama satu tahun terakhir telah memunculkan pertanyaan, sebenarnya mereka itu mewakili siapa? (ANITA YOSSIHARA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Oktober 2015, di halaman 5 dengan judul "Mereka Mewakili Siapa?".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com