Larang Penderita Gangguan Jiwa Memilih, UU Pilkada Dianggap Diskriminatif

Kompas.com - 02/10/2015, 04:33 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada Desember mendatang, memunculkan aturan baru dalam proses pendaftaran pemilih. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 57 ayat (3) huruf a di Undang-Undang Pilkada, yang mengatakan bahwa seseorang yang dapat didaftar sebagai pemilih adalah seorang yang sedang tidak terganggu jiwa atau ingatannya.

Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode), Ari Prima Haikal mengatakan, ketentuan tersebut diskriminatif dan berpotensi menghilangkan hak politik warga negara.

"Kenapa hak pilih mereka dihilangkan dan dibedakan dengan orang yang tidak menderita gangguan jiwa atau ingatan?" ucap Haikal dalam acara diskusi di Kantor LBH Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Padahal, ketentuan tersebut tidak muncul pada pemilu sebelumnya, yaitu Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. Bahkan, Haikal menambahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu pernah membuat tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah Rumah Sakit Jiwa di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, psikiater dr Irmansyah Sp Kj menegaskan bahwa gangguan jiwa bersifat tidak permanen dan fluktuatif. Sehingga, tidak beralasan jika pengidap gangguan jiwa dilarang memilih, karena mereka masih mampu membedakan yang baik dan buruk, termasuk penderita gangguan jiwa yang berat sekalipun.

Menurut Irmansyah, penderita gangguan jiwa sama seperti penderita penyakit fisik lain. Ada saat-saat kondisi mereka baik dan ada pula saat mereka membutuhkan perawatan khusus. Ia menilai pasal tersebut tidak beralsan jika dilihat dari aspek klinis.

"Ini pasal yang tidak perlu ada.  Tidak perlu dikhususkan bahwa penderita gangguan jiwa tidak bisa didaftar," ujar Irmansyah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Merasa pasal tersebut cacat hukum, Ketua Perhimounan Jiwa Sehat Yeni Rosa Damayanti mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, pasal itu dianggap mendiskriminasi hak-hak penyandang disabilitas, dalam hal ini pengidap gangguan jiwa.

Menurut dia, pengidap gangguan jiwa, termasuk gangguan jiwa berat seperti skizofrenia, tak berbeda dari orang lain. Selalu ada stigma dan asumsi di masyarakat kalau penderita gangguan jiwa tidak bisa memilih. Padahal, dengan bantuan obat-obatan dan dukungan sosial masyarakat, mereka dapat menjalani hidup seperti orang pada umumnya.

"Undang-undang itu (juga) tidak menyebutkan kalau orang yang koma di ICU tidak bisa memilih. Karena orang gangguan jiwa yang sedang dalam posisi gaduh gelisah, itu kan kondisi sementara. Tidak lama. Jadi sesudah itu ya dia biasa lagi," ujar Yeni.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Obat Regkirona Diklaim Bisa Turunkan Risiko Kematian Pasien Covid-19 hingga 72 Persen

Nasional
Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Dorong Produktivitas Milenial, Kemnaker Gelar Ngopi Daring Nasional

Nasional
Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Kemensos Salurkan 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Jokowi Kirim 5.000 Paket Bansos ke Sorong Usai Warga Geruduk Kantor Dinsos

Nasional
Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Sariamin Ismail, Pujangga Perempuan Pertama Indonesia Pemilik Banyak Nama Samaran yang Jadi Google Doodle 31 Juli 2021

Nasional
Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Ketua DPR Minta Vaksinasi Covid-19 Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Mahfud: Permasalahan Bansos Sudah Lama Terjadi, Baru Terasa Saat Pandemi

Nasional
Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Jubir PAN Minta Kader Penggugat Zulkifli Hasan Rp 100 Miliar Introspeksi Diri

Nasional
UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Juli: Ada 278.618 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Rakornas Virtual, PPP Umumkan Pembentukan Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.808 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Timur Tertinggi

Nasional
Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Di Rakornas, Ketum PPP Minta Seluruh Kader Salurkan Bansos hingga Fasilitasi Warga Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

UPDATE 31 Juli: Jawa Tengah Tertinggi Penambahan Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 545.447 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

UPDATE 31 Juli: Tambah 39.372, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.770.092 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X