Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Prediksi Kerugian Akibat Kebakaran Hutan Lebih dari Rp 20 Triliun

Kompas.com - 01/10/2015, 22:55 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei memprediksi negara akan mengalami kerugian lebih dari Rp 20 triliun akibat bencana kebakaran hutan dan lahan yang berkepanjangan ini.

Willem mengambil contoh pada 2013 lalu, berdasarkan perhitungan World Bank, kerugian finansial yang dialami Indonesia mencapai Rp 20 triliun. Angka tersebut diakibatkan oleh kebakaran hanya di satu provinsi, yaitu Provinsi Riau.

"Jadi, dengan kejadian di enam provinsi itu lebih dari Rp 20 triliun. Tapi, berapa? Tunggu setelah kita selesai menangani ini, tentunya kita akan melakukan perhitungan itu," terang Willem dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Angka kerugian finansial akibat kebakaran hutan dan lahan belum bisa diperkirakan karena penanganan bencana masih berjalan. Sehingga penghitungan kerugian baru bisa didapatkan setelah semua berhasil diatasi.

Sedangkan bagi BNPB, biaya yang dikeluarkan pada 2015 ini sudah mencapai hampir Rp 500 miliar untuk menangani masalah kebakaran hutan dan lahan. Willem meyakini bahwa pemerintah tidak kewalahan menghadapi situasi bencana kebakaran hutan dan lahan ini.

Menurut dia, jika memang terkesan kewalahan, hal itu dikarenakan pada masa lalu kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi di satu provinsi saja. Sedangkan tahun ini terjadi serentak di enam provinsi sehingga penanganannya berbeda. 

"Kalau dikatakan kewalahan tidak. Apakah kita bisa mengendalikan kebakaran, jawabannya jelas bisa. Dan ini bukan personal judgement. Tapi berdasarkan pengamatan yang kita dapatkan dari citra satelit," ucap Willem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com