Setahun DPR dan Kontroversinya

3. Dana aspirasi
Belum selesai kontroversi mengenai pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen, pada Juni 2015, DPR kembali mewacanakan program yang akan menelan banyak anggaran dalam APBN, yakni dana aspirasi daerah pemilihan. Dengan program ini, setiap anggota DPR akan mendapatkan dana hingga Rp 20 miliar per anggota untuk membangun dapilnya. Jika dikalikan 560 anggota DPR yang ada, total dana aspirasi mencapai Rp 11,2 triliun. Tim pengusul mengklaim bahwa dana ini akan berguna untuk membantu pemerintah melakukan pembangunan di daerah.

Usulan itu tidak hanya menyulut protes dari masyarakat, tetapi juga dari internal DPR. Fraksi Partai Nasdem merupakan fraksi pertama yang menyatakan penolakan. Langkah Nasdem diikuti dua anggota KIH, yakni PDI-P dan Partai Hanura.

Dengan diliputi pro dan kontra, akhirnya pemerintah memutuskan menolak usulan dana aspirasi ini dan tidak mengalokasikannya dalam APBN 2016. Pemerintah akan fokus pada sektor yang dianggap bisa menggerakkan perekonomian rakyat.

"Sudah final, tidak ada dana aspirasi pada RAPBN 2016," ujar anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Senin (6/7/2015).

4. Kenaikan tunjangan
Kontroversi mengenai anggaran untuk DPR kembali mencuat, kali ini tentang permintaan kenaikan tunjangan anggota parlemen. Permintaan ini digagas Kesekretariatan DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Keduanya beralasan bahwa tunjangan para anggota sudah tidak naik selama dua periode. Tunjangan yang diusulkan naik itu mulai dari tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.

Berbeda dari pembangunan 7 proyek dan dana aspirasi, usul kenaikan tunjangan ini langsung mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Akan tetapi, kenaikan itu tidak sebesar usulan DPR.

Dengan kenaikan yang disetujui, total pendapatan per bulan anggota DPR akan naik mencapai Rp 10 juta per orang. Jika angka tersebut dikalikan jumlah anggota sebanyak 560 orang, maka tambahan anggaran perbulan untuk kenaikan tunjangan sebesar Rp 5,6 miliar.

Publik kembali mengkritik kenaikan tunjangan itu. Presiden Jokowi pun mengingatkan agar di masa seperti sekarang, di mana perekonomian tengah lesu, sebaiknya tidak ada pembicaraan mengenai kenaikan gaji ataupun anggaran.

Setelah itu, hampir semua fraksi menyatakan penolakan. Mereka menilai kenaikan tunjangan tidak tepat dilakukan dalam kondisi ekonomi seperti sekarang. Fraksi Nasdem menyatakan tidak akan menerima kenaikan tunjangan itu dan akan segera menyurati kesetjenan DPR agar kenaikan tunjangan tak dicairkan ke anggotanya. F-Nasdem berharap agar fraksi lain menyampaikan penolakan dan mengambil sikap yang sama.

"Jangan di publik menolak, tetapi tidak kembalikan. Ini harus dikawal pengembaliannya," kata Wakil Ketua F-Nasdem, Irma Suryani.